KBC Desak Kejaksaan Usut Dugaan Kebocoran Anggaran Penyusunan RDTR Karawang

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana mendesak Kejaksaan Negeri Karawang hingga Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera mengusut dugaan kebocoran anggaran dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Karawang.

Ricky menilai Dinas PUPR tidak menunjukkan komitmen serius dalam menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meski sudah melalui proses penyusunan selama hampir 10 tahun berjalan. Dampaknya, terjadi kebocoran anggaran dalam proses penyusunan RDTR–RTRW yang berjalan bertahun-tahun tanpa hasil konkret.

Baca Juga

Bapenda Karawang Luncurkan Fitur E-SPPT, Wajib Pajak Bisa Cetak SPPT Secara Mandiri

Direktur Eksekutif KBC, Ricky Mulyana, mengatakan bahwa anggaran kegiatan RDTR terus muncul setiap tahun sejak 2017 hingga 2025, tetapi produk Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang tak kunjung disahkan.

“Proses RDTR–RTRW ini seolah dibiarkan berlarut. Anggaran rutin muncul, tapi hasilnya tidak ada. Kami menduga kuat ada kebocoran dengan pola belanja seremoni,” tegas Ricky, Rabu (8/10/2025).

Pemkab Klaim Masih Tunggu Pleno Provinsi

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Karawang, Fahmi Ardiansyah, menjelaskan bahwa pembahasan RDTR-RTRW masih berproses di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan menunggu pleno Tim Penataan Ruang Provinsi sebelum dibawa ke DPRD Karawang.

Baca Juga

Pengedar Uang Palsu Diringkus Polres Karawang, Terancam 15 Tahun Penjara

Fahmi menyebut hambatan teknis juga muncul, seperti sinkronisasi lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan penyesuaian dengan proyek strategis nasional (PSN), termasuk jalur kereta cepat dan kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Editor : Frizky Wibisono