KARAWANG, iNewskarawang.id - Status Sekolah Ramah Anak yang disandang oleh hampir seluruh sekolah di Kabupaten Karawang menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Sebab, dimana yang seharusnya sekolah penyandang predikat Sekolah Ramah Anak tersebut menjadi lingkungan belajar yang aman bagi anak yang mengenyam pendidikan disana, malah menjadi korban pelecehan seksual oleh predator anak yang berada dilingkungan sekolah itu.
Salah satunya kasus yang tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat Kabupaten Karawang. Dimana Seorang Office Boy (OB) tega mencabuli 10 siswi Sekolah Dasar (SD) hanya karena tidak dibagi jajanan oleh para siswa yang menjadi korban.
Dan hal yang paling menggelikan dalam kasus tersebut ialah, pihak sekolah yang seolah-olah menutupi kasus tersebut. Bahkan berupaya menempuh jalur damai dengan melakukan mediasi terkait kasus pelecehan seksual yang dialami oleh muridnya sendiri.
Yang akhirnya, tindakan dari pikah sekolah terkait kasus pelecehan itu pun mengundang sorotan banyak orang. Salah satunya Indriyani yang merupakan Anggota Komisi IV DPRD Karawang yang membidangi Pendidikan.
Dikatakan Indri, dirinya sangat menyayangkan atas terjadinya kasus pelecehan seskual terhadap anak dilingkungan pendidikan Kabupaten Karawang yang memiliki predikat Sekolah Ramah Anak.
"Digadang-gadang sebagai sekolah ramah anak, tentunya banyak hal yang masih harus terus dievaluasi dan diperbaiki. Penyematan sekolah ramah anak jangan hanya sebatas simbolik belaka, memasangkan papan nama sekolah ramah anak dan memberikan sekolah ramah anak, tanpa mereka faham apa yang mesti mereka lakukan," kata Indriyani, Rabu,(8/3/2023)
Masih kata Indri, Predikat Sekolah Ramah Anak yang disandang oleh sejumlah sekolah di Kabupaten Karawang hanyalah hisapan jempol belaka. Sebab, kata Indri, secara teknis baik dari dinas terkait (DP3A Karawang) dan juga pihak sekolah tidak menjalankan 6 indikator Sekolah Ramah Anak.
"Harusnya mereka paham dan menerapkan mulai dari kebijakan menyangkut sekolah ramah anak, tersedianya sarana prasarana ramah anak, proses belajar mengajar yang ramah anak, Pendidik dan tenaga pendidikan yang ramah anak, adanya partisipasi siswa dan tentunya peran serta masyarakat dalam hal ini orang tua. Ke enam indikator tersebut harus bisa dipenuhi oleh sekolah-sekolah tersebut sebelum mereka dikukuhkan menjadi sekolah ramah anak," tegasnya
Dan menurut Indri, Penyematan sekolah ramah anak bukan hanya sebatas parameter untuk mendapatkan predikat kabupaten layak anak.
"Seharusnya, penyematan Sekolah Ramah Anak itu memang sekolah-sekolah yang sudah menjalankan 6 indikator itu. Dan juga sudah menjalankan pedoman satuan pendidikan ramah anak yang dikeluarkan oleh kementrian PPA," ucapnya
Selain itu, Indri juga mengatakan bahwa kasus pecabulan anak dilingkungan sekolah itu menjadi sebuah tamparan keras bagi dunia pendidikan di Kabupaten Karawangm. Ditambah lagi, perilaku Tenaga pendidik yang ingin menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur mediasi.
"Ini menandakan mereka tidak faham terkait regulasi sekolah ramah anak yang sudah dilekatkan pada sekolah mereka. Kita tidak ingin penyematan sekolah ramah anak hanya sebatas simbolik memasang papan nama sekolah ramah anak atau hanya pemberian sertifikat sekolah ramah anak. Sebab, Undang-undang Perlindungan anak sudah jelas mengatur jelas, bahwa tidak ada kompromi terkait dengan kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun tindak kekerasan seksual, tak ada kata damai harus kita proses, agar ada efek jera apalagi ini terjadi di tingkat satuan pendidikan," pungkasnya
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
