Program Gizi Gratis Tercoreng, Dinkes Karawang Dituding Biarkan Dapur Bermasalah Tetap Beroperasi

KARAWANG, iNEWSKarawang.id - Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kinerja serta sikap Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Menurut Endang, Dinkes dinilai tidak tegas dan terkesan mandul dalam menindak setiap pelanggaran dalam sektor kesehatan.

Baca Juga

Meski Langgar SOP dan Juknis, Dapur MBG Cibungur Indah di Karawang Masih Beroperasi

Yang terbaru, Endang menyayangkan sikap Dinkes terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibungur Indah di Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, yang sempat menjadi sorotan publik akibat kasus pepes ayam berbelatung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Palumbonsari 3.

Ia menilai, Dinkes seharusnya segera menghentikan sementara seluruh aktivitas dapur tersebut karena telah mencoreng nama baik program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Selain itu, dapur itu juga dinilai melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) serta belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Baca Juga

Anggota DPRD Jabar Desak BGN dan Pemkab Karawang Bertindak Tegas atas Kasus Menu MBG Berbelatung

“Ini tidak bisa dibiarkan karena bukan persoalan kecil. Dinkes tahu dapur ini tidak memenuhi standar dan telah mengancam kesehatan siswa, tetapi tetap dibiarkan beroperasi. Ini jelas bentuk kelalaian pengawasan yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Endang kepada iNEWSKarawang.id, Sabtu (1/11/2025).

Kasus dapur SPPG Cibungur Indah mencuat setelah ditemukan sekitar 50 bungkus pepes ayam yang basi, berlendir, dan berbelatung, yang dikirim ke SDN Palumbonsari 3 pada Senin (20/10/2025). Temuan tersebut viral di media sosial dan menimbulkan keresahan di kalangan orang tua siswa.

Lebih mengejutkan lagi, Kepala SPPG Cibungur Indah, Mega Yulita, mengakui bahwa menu pepes ayam tersebut bukan hasil olahan dapurnya, melainkan dibeli dari pelaku UMKM karena tenaga relawan kelelahan. Pengakuan itu memperkuat dugaan adanya pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis (Juknis) program MBG.

Baca Juga

Pasca Temuan Menu MBG Basi dan Berbelatung di Karawang, Orangtua Murid Trauma

Namun ironisnya, hasil pantauan iNEWSKarawang.id pada Rabu (29/10/2025) menunjukkan bahwa dapur Cibungur Indah masih beroperasi secara tertutup dan tetap menyalurkan makanan ke sejumlah sekolah, termasuk SDN Palumbonsari 3 dan SDN Karawang Wetan 1.

“Gerbangnya memang ditutup, tapi malam-malam masih ada aktivitas. Mobil pengantar juga masih lewat tadi pagi,” ungkap Yana (31), warga sekitar dapur MBG Cibungur Indah.

Fakta tersebut membuat Endang geram. Ia menilai sikap diam Dinkes terkesan melindungi SPPG Cibungur Indah dan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.

Baca Juga

Skandal Makanan Berbelatung, DPRD Telusuri Dugaan Pelanggaran Program MBG di Karawang

Endang menegaskan, DPRD akan segera memanggil Dinkes Karawang, pengelola SPPG, serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dimintai klarifikasi terkait sikap pembiaran tersebut.

“Kami ingin tahu mengapa dapur yang belum laik higiene dan sudah menimbulkan kasus masih diberi ruang untuk beroperasi. Ini persoalan serius karena menyangkut kesehatan anak-anak penerima program prioritas Presiden,” tegasnya.

Lebih lanjut, Endang memastikan DPRD akan menggelar audiensi khusus guna memastikan pelaksanaan program MBG di Karawang berjalan sesuai regulasi dan standar gizi nasional.

Baca Juga

Disdikpora Karawang Sesalkan Temuan Pepes Ayam Berbelatung di Program MBG

Ia juga menekankan bahwa setiap penyelenggara MBG wajib mematuhi Surat Keputusan (SK) Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami akan segera memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan. Kami juga minta agar pengelola SPPG memperbarui dan menyesuaikan pelaksanaan program dengan aturan terbaru dari SK Kepala BGN,” pungkas Endang.

Dalam SK tersebut ditegaskan bahwa seluruh proses pengolahan makanan harus dilakukan langsung oleh dapur SPPG di bawah pengawasan ahli gizi, bukan dipesan dari pihak luar.

“Kalau dapur kewalahan, bukan berarti bisa memesan lauk di luar. Ini adalah program investasi Pak Presiden untuk masa depan anak-anak kita. Kandungan gizinya harus jelas, sehat, dan sesuai rekomendasi ahli gizi. Jadi, ini bukan soal bisnis, tapi soal tanggung jawab,” tutup Endang.

Editor : Frizky Wibisono