Anggota DPRD Jabar Desak BGN dan Pemkab Karawang Bertindak Tegas atas Kasus Menu MBG Berbelatung

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Jenal Ariffin, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk segera bertindak tegas terkait kasus makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang basi dan Berbelatung di Karawang. 

Ia menilai insiden tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan buruknya sistem pelaksanaan program.

Baca Juga

Bapenda Karawang Luncurkan Fitur E-SPPT, Wajib Pajak Bisa Cetak SPPT Secara Mandiri

“Pertama, saya sangat prihatin atas insiden terjadinya sajian MBG yang tidak layak dan tidak higienis seperti ini,” ujar Jenal Kepada reporter iNewskarawang.id, Selasa (28/10/2025).

Menurut Jenal, kasus serupa bukan kali pertama terjadi di Karawang, sehingga perlu langkah serius agar kejadian seperti ini tidak terulang. 

“Kasus seperti ini sudah berulang, mungkin ini yang kesekian kalinya. Maka pemerintah tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Baca Juga

Pengedar Uang Palsu Diringkus Polres Karawang, Terancam 15 Tahun Penjara

Ia mendesak agar BGN dan Pemkab Karawang harus segera bergerak dan menindaklanjuti kasus ini untuk memperbaiki sistem penyediaan makanan gratis bagi siswa, terutama dalam hal standardisasi dapur penyedia. Menurutnya, kualitas dan higienitas makanan harus menjadi prioritas utama.

“Harus ada tindakan nyata, bukan sekadar evaluasi di atas kertas. Standardisasi makan gratis ini harus benar-benar diperhatikan oleh semua dapur yang beroperasi,” tegas politisi Fraksi Demokrat itu.

Selain itu, Jenal juga menyoroti usulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar dapur MBG dikelola langsung oleh sekolah. Ia menilai, langkah tersebut bisa menjadi solusi agar pengawasan dan distribusi makanan lebih mudah dikontrol.

Baca Juga

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari ke 11 Ramadhan 1444 Hijriah 2023 di Karawang

“Kalau dapur MBG diserahkan ke sekolah, pengawasan bisa lebih ketat, pendistribusian lebih cepat, dan jumlah produksi bisa dibatasi agar lebih terkontrol,” ujarnya.

Jenal menegaskan, program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya menjadi proyek simbolik, melainkan harus benar-benar menjamin kesehatan dan keselamatan anak-anak penerima manfaat.

“Ini soal tanggung jawab moral dan komitmen negara terhadap gizi anak bangsa. Jangan sampai program baik seperti MBG justru mencederai kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono