KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang menyebut masih banyak Anak Tidak Sekolah (ATS) yang enggan kembali mengenyam pendidikan. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah di tengah berbagai program bantuan pendidikan yang telah disiapkan.
Disdikbud Karawang mencatat jumlah ATS pada 2026 mencapai 22.213 anak, turun dibandingkan 2025 yang sebelumnya sekitar 31.000 anak.
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD PNF) Disdikbud Karawang, Sutarman mengatakan, persoalan utama penanganan ATS saat ini bukan hanya keterbatasan ekonomi maupun akses pendidikan, tetapi juga kemauan anak untuk kembali bersekolah.
“Yang jadi kendala ketika ada pendataan, anak tersebut enggak mau, benar-benar enggak mau sekolah. Itu yang menjadi kendala dan permasalahan utama,” kata Sutarman, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyediakan akses pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Bahkan, warga belajar tidak dipungut biaya dan mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan personal pendidikan.
“Kalau kendala dari akses, kita sudah dekat dan terlayani semuanya. Kemudian kaitan dengan biaya, sudah ada pendidikan gratis, tidak dipungut biaya, bahkan sekarang diberikan dana biaya personal ATS,” ujarnya.
Pada 2026, Pemkab Karawang mengalokasikan bantuan biaya personal sebesar Rp4,89 miliar bagi 3.018 warga belajar yang kembali mengikuti pendidikan melalui 59 PKBM.
Bantuan diberikan sesuai jenjang pendidikan, yakni Paket A sebesar Rp1,31 juta, Paket B Rp1,51 juta, dan Paket C Rp1,82 juta per orang.
Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, seperti tas, sepatu, dan pakaian, serta membantu biaya transportasi. Penyaluran dilakukan langsung oleh Bank BJB melalui rekening masing-masing penerima.
Meski demikian, bantuan biaya belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Disdikbud menilai perlu pendekatan lebih luas untuk menjangkau anak-anak yang belum memiliki keinginan melanjutkan pendidikan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan biaya. Anak-anak yang memang tidak mau sekolah juga perlu dijangkau melalui pendekatan dan kerja sama berbagai pihak,” ungkapnya.
Disdikbud Karawang juga berencana memperluas kolaborasi dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu anak-anak yang belum tersentuh program pemerintah.
Selain bantuan pendidikan, Pemkab Karawang menyiapkan tujuh jenis pelatihan keterampilan bagi warga belajar PKBM. Pelatihan tersebut meliputi komputer, menjahit, menyetir, mandor, teknisi AC, tata rias kecantikan, dan tata rias pengantin.
Pelaksanaannya akan melibatkan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) agar warga belajar memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk memasuki dunia kerja.
Di sisi lain, Disdikbud terus melakukan pembaruan dan verifikasi data ATS bersama Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah desa, serta instansi terkait.
Sutarman mengungkapkan, terdapat sekitar 12.000 data anak yang masuk kategori belum pernah bersekolah. Namun, data tersebut masih perlu diverifikasi karena sebagian kemungkinan belum diperbarui atau anak yang bersangkutan tidak ditemukan saat pendataan lapangan.
Ia berharap bantuan biaya personal dan program peningkatan keterampilan dapat terus berlanjut agar anak-anak yang sudah kembali mengikuti pendidikan nonformal dapat menyelesaikan pendidikannya.
“Harapannya, bantuan ini bermanfaat bagi peserta atau warga belajar yang menerimanya. Mudah-mudahan sekolahnya tuntas sampai dengan tujuan yang diharapkan,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
