“Laporan jalan, tapi nurani tidur,” sindirnya.
Menurut KBC, alasan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak cukup kuat untuk dijadikan dalih kunjungan kerja ke luar daerah. Ia menilai seluruh komponen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bisa difasilitasi di Karawang tanpa perlu perjalanan dinas.
“Kunker di masa efisiensi itu sinyal buruk. Masih banyak pejabat yang belum paham makna efisiensi, bukan sekadar irit di bawah, tapi berani memangkas privilese di atas,” tegas Ricky.
KBC juga mendesak Bupati Karawang untuk membuka seluruh data perjalanan dinas OPD secara transparan.
“Publik sudah makin cerdas. Jangan jadikan efisiensi sebagai selimut untuk menutupi borosnya birokrasi,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
