Ngeri-ngeri Sedap! Jaksa Datangi DPRD Karawang, Periksa Dugaan Pokir Fee 5 Persen

KARAWANG, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang memastikan penanganan hukum dugaan kasus pemotongan fee 5 persen dari dana pokir anggota DPRD Karawang terus berjalan. Bahkan sejumlah pejabat di lingkungan DPRD dan Pemkab telah dilakukan pemeriksaan terkait dugaan adanya fee 5 persen tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Martha Parulina, memastikan proses penanganan hukum terkait dugaan adanya fee 5 persen akan berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga

Tersangka Dibebaskan, Begini Suara Kecewa GP Ansor Atas Penanganan Kasus Persekusi Kiai NU

"Laporan masyarakat sudah kita proses dan beberapa orang di lingkungan DPRD atau yang lainnya sudah kita minta keterangan. Minggu depan kita sampaikan progressnya seperti apa," kata Martha, diruang kerjanya, Senin (9/5/22).

Bahkan tim penyidik kejaksaan mendatangi kantor DPRD untuk meminta dokumen terkait dana pokir. Namun pihaknya belum bisa menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan itu.

"Iya kami sudah meminta keterangan beberapa orang terkait ini. Namun kami belum bisa menjelaskan detail karena masih proses," katanya.

Baca Juga

Kejari Karawang Diduga Endapkan Kasus Penipuan Penerimaan Calon Polisi Meski Sudah P21

Kemudian, ia juga mengatakan, memang pemeriksaan soal dugaan adanya fee 5 persen dana pokir DPRD Karawang sempat tertunda, karena bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri 1443 H. 

Namun, pemeriksaan itu akan kembali dilakukan. Mengingat, perayaan hari Raya Idul Fitri 1443 telah selesai.

"Sekarang akan dilanjutkan kembali memeriksa beberapa orang. Saya hanya memastikan proses penanganan kasus ini terus berjalan," tegasnya.

Baca Juga

Tilep Dana Retribusi, Kejari Karawang Tahan Manager Pengelola TPI Ciparagejaya

Pada pemberitaan sebelumnya di iNews Karawang, dugaan kasus pemotongan fee 5 persen dana pokir itu mencuat usai sejumlah LSM di Karawang membuat laporan kepada Kejari Karawang untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dugaan adanya fee 5 persen dari dana pokir anggota DPRD Karawang.

Editor : Frizky Wibisono