Dugaan Pencemaran Minyak di Cemarajaya, Ribuan Hektare Tambak Karawang Terancam
KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dugaan pencemaran minyak mentah atau oil spill di pesisir Pantai Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, memicu kekhawatiran terulangnya pencemaran serupa seperti insiden pada 2019 lalu.
Aktivis lingkungan Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum (ForkadasC+) Willy Firdaus meminta pemerintah dan pihak terkait segera memastikan sumber material hitam kecokelatan yang ditemukan di sepanjang pesisir tersebut.
Menurut Willy, apabila pencemaran meluas, dampaknya tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga dapat mengancam ekosistem pesisir serta kawasan tambak yang disiapkan untuk program strategis nasional.
Willy menilai, apabila PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) memastikan tidak terdapat kebocoran pada fasilitas operasionalnya, perusahaan perlu membantu menjelaskan asal material minyak yang ditemukan di sejumlah pantai Karawang.
“Kalau tidak ada kebocoran fasilitas, PHE ONWJ tinggal menyampaikan asal material minyak mentah yang menggumpal di berbagai pantai Karawang,” ujar Willy, Rabu (26/8/2026).
Ia menduga material tersebut telah mengalami proses penggumpalan ketika berada di tengah laut sehingga lebih mudah dikumpulkan saat mencapai pesisir.
“Gumpalan minyak mentah ini kemungkinan sudah diberi zat penggumpal saat di tengah laut agar mudah dalam membersihkannya saat tiba di pantai,” katanya.
Namun, Willy menegaskan dugaan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.
Ia juga mempertanyakan rencana pemerintah melakukan uji laboratorium untuk mengetahui sumber material tersebut. Menurutnya, Pemkab maupun Pemprov Jawa Barat dapat meminta laporan penanganan kepada PHE ONWJ.
“Untuk apa pemerintah kabupaten melakukan uji laboratorium? Pemkab serta Pemprov merupakan mitra bisnis PHE ONWJ lewat BUMD-nya. Pasti laporannya sudah ada di meja direksi, tinggal diminta saja oleh Bupati atau Gubernur untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi dan penanganannya seperti apa,” ujarnya.
Khawatir Ganggu Kawasan Tambak
Willy meminta dugaan pencemaran tersebut ditangani secara serius karena kawasan pesisir Karawang memiliki kepentingan strategis.
Ia menyebut pemerintah pusat menargetkan lebih dari 4.000 hektare kawasan pesisir Karawang untuk program strategis nasional. Menurutnya, pencemaran minyak berpotensi mengganggu kawasan tambak yang akan digunakan dalam program tersebut.
“Harusnya ini serius, karena pemerintah pusat sudah menargetkan lebih dari 4.000 hektare pesisir Karawang sebagai program strategis nasional,” katanya.
“Artinya, kalau ada pencemaran di pesisir seperti oil spill, maka bisa mengganggu atau mengkontaminasi tambak-tambak yang akan digunakan sebagai program strategis nasional,” lanjutnya.
Terkait sumber material, Willy meminta kemungkinan kebocoran dari fasilitas produksi maupun jaringan pipa PHE ONWJ turut diperiksa.
“Tentu saja, tidak mungkin gumpalan minyak mentah itu buangan dari kapal tanker. Kemungkinan dari salah satu sumur atau pipa milik PHE ONWJ, bisa saja kebocoran atau salah prosedur fasilitas,” ucapnya.
Pemprov Diminta Panggil PHE ONWJ
Willy meminta Pemkab Karawang segera melaporkan temuan tersebut kepada Pemprov Jawa Barat. Ia menilai diperlukan koordinasi lintas pemerintah untuk memastikan penanganan dugaan pencemaran.
“Pemkab harus melapor ke Pemprov atas kejadian ini, karena pesisir beserta laut dangkalnya kewenangan Pemprov. Agar Pemprov segera memanggil PHE ONWJ untuk segera menindaklanjuti pencemaran di pesisir pantai ini,” tegas Willy.
Ia meminta penanganan dilakukan sebelum dampaknya semakin luas dan mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir.
“Jangan sampai nelayan dan penambak Karawang terganggu aktivitasnya,” ujarnya.
Berkaca pada Insiden 2019
Willy juga mengingatkan kembali insiden kebocoran Rig YYA-1 milik PHE ONWJ pada 2019. Menurutnya, dampak pencemaran saat itu sempat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir Karawang dan proses pemulihan lingkungan masih berlangsung.
“7 tahun lalu, pada bulan Juli-September 2019 pernah terjadi kebocoran Rig YYA-1 milik PHE ONWJ. Pemulihan lingkungannya masih berproses sampai sekarang untuk kejadian lalu, dan sekarang muncul lagi oil spill di pesisir,” katanya.
Ia berharap temuan kali ini tidak berkembang menjadi pencemaran sebesar insiden 2019.
“Harapan saya untuk kali ini tidak sebesar 2019, agar nelayan tetap bisa melaut, penambak tetap mendapatkan hasil maksimal, dan ekosistem pesisir yang sedang pulih tidak terkontaminasi kembali,” ujarnya.
Menurut Willy, pencemaran pada 2019 berdampak terhadap pendapatan nelayan karena adanya pembatasan akses melaut dan dugaan kontaminasi di wilayah tangkap.
“2019, penghasilan nelayan Karawang itu menurun drastis. Faktornya karena ada pembatasan akses melaut dan juga kontaminasi yang membuat melaut harus lebih jauh dan biaya nelayan jadi meningkat,” katanya.
Dampak tersebut, lanjutnya, juga dirasakan nelayan di wilayah Cilamaya.
“Bahkan di wilayah Cilamaya saat 2019 itu, penghasilan nelayan dari mencari ikan itu tidak ada,” tutup Willy.
Sebelumnya, material berwarna hitam kecokelatan berbentuk butiran ditemukan di pesisir Pantai Cemarajaya pada Selasa (25/8/2026) pagi. Material tersebut dilaporkan membentang di sepanjang pesisir dan mengeluarkan bau menyengat.
Temuan tersebut pertama kali dilaporkan nelayan Desa Cemarajaya kepada Forum KKPMP HNSI Karawang. Ketua Forum KKPMP HNSI Karawang, Abdul Syafii, mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 06.00 WIB dan meminta pemerintah segera melakukan pemeriksaan untuk memastikan jenis serta sumber material.
“Kami banyak menerima laporan soal temuan oil spill di laut Karawang. Namun sampai hari ini kami belum mengetahui secara pasti dari mana sumbernya dan siapa pihak yang bertanggung jawab,” ujar Abdul.
Sementara itu, Manager Communication, Relations & CID Regional Jawa PHE ONWJ, Pinto Budi Bowo Laksono, membenarkan adanya laporan temuan ceceran minyak di perairan Tanjungpakis pada Minggu (23/8/2026) dan pesisir Desa Cemarajaya pada Selasa (25/8/2026).
PHE ONWJ mengaku telah melakukan pengecekan menggunakan kapal patroli, kapal operasi hingga drone. Dari hasil pemeriksaan tersebut, perusahaan menyatakan tidak menemukan anomali produksi, gangguan maupun kebocoran pada seluruh fasilitas operasionalnya.
Editor : Frizky Wibisono