Anggaran Bak Gajah Dampak Mirip Semut, KBC Kritik Keras Struktur Belanja DPPKB Karawang

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, menyoroti pengelolaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang yang dinilai belum efisien.

Sorotan itu muncul di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi, dalam 2 tahun belakangan ini, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh sedang gencar melakukan efisiensi anggaran guna memastikan pengelolaan anggaran daerah dipergunakan tepat sasaran.

Baca Juga

Duta Genre Karawang Fokus Tangani 3 Masalah Pokok Pengendalian Penduduk

“Kondisi seperti ini seharusnya mendorong OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) lebih ketat dalam mengelola anggaran. Namun yang terjadi, belanja honorarium justru mendominasi,” ujar Ricky. Rabu,(15/4/2026).

Ia menilai, struktur belanja DPPKB menunjukkan indikasi pemborosan, mulai dari dominasi honorarium, besarnya anggaran pulsa Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang mencapai Rp5,6 miliar, hingga kegiatan seremonial yang dinilai minim dampak langsung bagi masyarakat.

“Anggaran besar, tapi efektivitasnya dipertanyakan,” tegasnya.

Baca Juga

Pesan Bupati Aep di Hari Keluarga Nasional

KBC juga menyoroti potensi tumpang tindih program, khususnya dalam penanganan stunting yang seharusnya menjadi domain sektor kesehatan. Sementara itu, tren stunting di Karawang yang stagnan di kisaran 17 persen dinilai menjadi indikator bahwa pendekatan program belum tepat.

“Ini bukan soal menambah kegiatan, tapi memperbaiki desain kebijakan agar lebih tepat sasaran,” katanya.

Menurut Ricky, peran DPPKB seharusnya difokuskan pada pengendalian penduduk dan penguatan keluarga, sedangkan penanganan stunting perlu terintegrasi di bawah koordinasi Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.

Baca Juga

DPPKB Bersama Disparbud Gelar Acara Seniman Peduli Kependudukan di Karawang Barat

Lebih jauh, polemik anggaran pulsa TPK disebut hanya bagian kecil dari persoalan yang lebih besar. Data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Tahun 2026 menunjukkan, total anggaran untuk penyuluh dan pendamping KB mencapai puluhan miliar rupiah.

Anggaran tersebut tersebar dalam berbagai kegiatan, dengan porsi terbesar pada honorarium penyuluh dan pendamping. Salah satu yang menonjol adalah Honorium penyuluh atau Pendamping dalam Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang anggarannya tembus mencapai Rp.6,7 Miliar.

Kemudian, program pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan nilai mencapai Rp2,82 miliar.

Baca Juga

Sekolah Lansia Hidayatul Magfiroh Jadi Percontohan di Karawang

Selain itu, terdapat anggaran Rp1,28 miliar untuk belanja jasa tenaga pelayanan umum, termasuk pramu data publikasi dengan berbagai kualifikasi pendidikan.

Pada program lain, honorarium penyuluh juga muncul dalam kegiatan advokasi dan edukasi (KIE) sebesar Rp450 juta, serta dalam program pemetaan dan distribusi alat kontrasepsi yang masing-masing mencapai ratusan juta rupiah.

Seluruh anggaran tersebut dikelola secara swakelola oleh DPPKB Karawang.

Baca Juga

Pengurus IPKB Karawang Resmi Dilantik, Ini Misinya

Sementara itu, anggaran untuk kader TPK sebesar Rp5,6 miliar digunakan untuk penggantian biaya komunikasi bagi 5.637 kader di lapangan.
 

KBC menilai, disparitas antara anggaran besar untuk honorarium dan biaya operasional dengan kondisi di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh.

“Harus ada audit anggaran, rasionalisasi belanja komunikasi, serta penghapusan program yang tumpang tindih. Anggaran harus diarahkan ke program yang benar-benar berdampak,” ujar Ricky.

Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh sekadar formalitas administratif, melainkan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ini soal keadilan fiskal dan menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala DPPKB Karawang, Imam Husaeri Bahanan menjelaskan jika anggaran honorium penyuluh atau pendamping tersebut bukan untuk PLKB, melainkan kader bangga kecana yang berada dibawah naungan instansinya.

"Itu untuk 618 orang pos kb  tersebar 2 orng masing masing desa, Poktan 150 per kecamatan 5 orang, Genre kecamatan 30 orang, Kordinator pos kb per kecamatan 30 orang. Honornya dari 250 hingga 400 rb yang diusulkan kades dan di sk kan Bupati," ungkap Imam saat ditemui di Kantor DPPKB Karawang, Rabu,(15/4/2026).

Ia juga menegaskan jika PLKB ASN tidak mendapatkan honor. Dan hanya 40 non ASN PLKB yang mendapatkan honor.

"PLKB PNS ( disebut PKB ) 28 orang, P3K 88 orang, P3K PW 115 orang itu mereka tidak mendapatkan honor apapun. Penyuluh yang dapat hanya yang 40 orang itu pun non ASN," tukasnya.

Editor : Frizky Wibisono