Bupati Perketat Evaluasi Pejabat, Aep Syaepuloh: yang Tak Maksimal, Saya Nonjobkan

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan setiap pejabat wajib menunjukkan kinerja nyata dan siap dievaluasi setiap enam bulan, dalam pelantikan pejabat eselon II, pengawas, dan fungsional di Aula Husni Hamid, Jumat (14/11/2025).

Bupati Aep menekankan bahwa jabatan bukan hadiah, melainkan amanah yang harus dibuktikan. Ia memastikan pejabat yang tidak bekerja optimal akan dinonaktifkan.

Baca Juga

Bapenda Karawang Luncurkan Fitur E-SPPT, Wajib Pajak Bisa Cetak SPPT Secara Mandiri

"Enam bulan saya cek. Kalau kerja tidak benar, saya nonjobkan,” tegas Bupati Aep.

Bupati juga menyoroti dinas yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Ia juga meminta pejabat baru turun langsung ke lapangan dan responsif terhadap keluhan warga.

Baca Juga

Pengedar Uang Palsu Diringkus Polres Karawang, Terancam 15 Tahun Penjara

"Pelayanan itu harus terasa. Jangan hanya duduk di meja. Kita bukan superman, kita superteam,” ujarnya.

Dalam pelantikan itu, Bupati Aep kembali membantah isu jual beli jabatan dan memastikan seluruh proses mutasi serta promosi dilakukan melalui talent pool sesuai aturan.

"Tidak ada uang dalam mutasi. Kalau ada yang mengatasnamakan saya, ASN jangan bodoh. Di BKPSDM bersih,” tegasnya.

Baca Juga

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari ke 11 Ramadhan 1444 Hijriah 2023 di Karawang

Adapun tiga pejabat eselon II yang dilantik adalah:

Jajang Jaenudin sebagai Kepala BKPSDM

Asep Suryana sebagai Kepala DLH

Baca Juga

H-6 Lebaran, Jalur Arteri Karawang Mulai Dipadati Kendaraan Roda Dua

Iwan Ridwan sebagai Kepala DPMPTSP

Aep menambahkan bahwa laporan masyarakat merupakan indikator kepercayaan publik. 

"Kalau masyarakat masih melapor, mereka masih percaya pada kita. Kalau sudah jenuh, bahaya,” katanya.

Baca Juga

Kreatif, Patung Unta Jadi Daya Tarik Masyarakat Rawabagi Karawang Timur

Pelantikan ini menjadi langkah Pemkab Karawang menata ulang kultur birokrasi dengan menekankan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Editor : Frizky Wibisono