Audiensi dengan Disnakertrans Karawang, Mahasiswa Desak Transparansi Soal Kunker ke Bali

Baca Juga

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari ke 11 Ramadhan 1444 Hijriah 2023 di Karawang

"Di Bali, dalam satu tahun hanya sekitar 20 kasus hubungan industrial yang naik ke pengadilan. Itu sangat kecil dibandingkan dengan daerah industri lain. Ini menjadi pembelajaran yang penting bagi Karawang untuk terus meningkatkan harmonisasi,” katanya.

Terkait penggunaan dana, Ahmad menegaskan bahwa anggaran APBD memang sempat disiapkan untuk kegiatan itu, namun tidak dapat digunakan karena kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.

"Sebenarnya sudah ada anggarannya di APBD, tapi karena kondisi Kabupaten Karawang saat ini defisit, maka tidak bisa diserap. Akhirnya, peserta yang berangkat menggunakan dana pribadi masing-masing, bukan dari APBD dan bukan patungan,” terangnya.

Baca Juga

H-6 Lebaran, Jalur Arteri Karawang Mulai Dipadati Kendaraan Roda Dua

Namun, penjelasan tersebut tidak memuaskan mahasiswa. Sekretaris ISMAHI Jawa Barat, Silvan Daniel Sitotus menilai audiensi hari ini tidak menghasilkan konklusi yang jelas, terutama terkait transparansi hasil dan dokumen resmi dari kunjungan tersebut.

"Kami tidak menemukan kesimpulan yang jelas. Dari tadi Disnaker hanya menegaskan bahwa kunjungan kerja ke Bali memakai dana pribadi, tapi tidak menunjukkan berita acara, notulensi, atau outcome dari kegiatan itu,” kata Silvan.

Silvan mempertanyakan logika penggunaan dana pribadi oleh pejabat yang berangkat dalam kapasitas jabatan resmi.

Baca Juga

Kreatif, Patung Unta Jadi Daya Tarik Masyarakat Rawabagi Karawang Timur

"Mereka datang ke Bali membawa jabatan sebagai Disnakertrans Karawang, tapi tidak bisa memberikan laporan resmi. Kalau ini penting untuk Karawang, kenapa tidak ada hasil yang bisa kami lihat?,” ujar Silvan.

Silvan juga menyoroti bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut sebenarnya sudah tercatat dalam perencanaan LKPP SYRUP tahun 2024, dan jika tidak digunakan, seharusnya menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

"Kalau anggarannya tidak dipakai, berarti menjadi Silpa. Ini justru memperkuat dugaan bahwa Disnakertrans itu gagal,” tegasnya.

Silvan juga mengkritik alasan Disnaker yang enggan membuka hasil kajian dengan alasan memiliki "strategi”.

Editor : Frizky Wibisono