Audiensi dengan Disnakertrans Karawang, Mahasiswa Desak Transparansi Soal Kunker ke Bali

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Jawa Barat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Budi Pertiwi menggelar audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, Jumat (7/11/2025).

Audiensi tersebut membahas polemik kunjungan kerja (kunker) Disnakertrans Karawang ke Bali yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik.

Baca Juga

Bapenda Karawang Luncurkan Fitur E-SPPT, Wajib Pajak Bisa Cetak SPPT Secara Mandiri

Forum audiensi yang berlangsung panas itu menyoroti dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran serta minimnya hasil nyata dari kunjungan kerja tersebut.

Dalam forum audiensi, Kepala Disnakertrans Karawang, Rosmalia Dewi menegaskan bahwa kunker Disnakertrans Karawang bersama Dewan Pengupahan Karawang (Depekab) dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Karawang ke Bali tidak menggunakan anggaran APBD, melainkan dana pribadi masing-masing peserta.

"Sekali penegasan saja, kunjungan kerja ke Bali itu tidak menggunakan APBD. Jadi dana pribadi masing-masing,” ujar Rosmalia, Jumat (7/11/2025).

Baca Juga

Pengedar Uang Palsu Diringkus Polres Karawang, Terancam 15 Tahun Penjara

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans Karawang, Ahmad Juhaeni menjelaskan, kegiatan tersebut sebenarnya bukan agenda resmi Disnakertrans, melainkan inisiatif Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang (Depekab) bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.

"Total yang berangkat ada 46 orang. Kami membahas kondisi ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Kota Denpasar. Di sana hubungan industrialnya sangat harmonis, hampir tidak pernah ada unjuk rasa,” jelas Ahmad.

Ia juga mengatakan, tujuan utama kunjungan tersebut adalah untuk belajar pola komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja yang dinilai berhasil menciptakan hubungan industrial kondusif di Denpasar.

Baca Juga

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari ke 11 Ramadhan 1444 Hijriah 2023 di Karawang

"Di Bali, dalam satu tahun hanya sekitar 20 kasus hubungan industrial yang naik ke pengadilan. Itu sangat kecil dibandingkan dengan daerah industri lain. Ini menjadi pembelajaran yang penting bagi Karawang untuk terus meningkatkan harmonisasi,” katanya.

Terkait penggunaan dana, Ahmad menegaskan bahwa anggaran APBD memang sempat disiapkan untuk kegiatan itu, namun tidak dapat digunakan karena kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.

"Sebenarnya sudah ada anggarannya di APBD, tapi karena kondisi Kabupaten Karawang saat ini defisit, maka tidak bisa diserap. Akhirnya, peserta yang berangkat menggunakan dana pribadi masing-masing, bukan dari APBD dan bukan patungan,” terangnya.

Baca Juga

H-6 Lebaran, Jalur Arteri Karawang Mulai Dipadati Kendaraan Roda Dua

Namun, penjelasan tersebut tidak memuaskan mahasiswa. Sekretaris ISMAHI Jawa Barat, Silvan Daniel Sitotus menilai audiensi hari ini tidak menghasilkan konklusi yang jelas, terutama terkait transparansi hasil dan dokumen resmi dari kunjungan tersebut.

"Kami tidak menemukan kesimpulan yang jelas. Dari tadi Disnaker hanya menegaskan bahwa kunjungan kerja ke Bali memakai dana pribadi, tapi tidak menunjukkan berita acara, notulensi, atau outcome dari kegiatan itu,” kata Silvan.

Silvan mempertanyakan logika penggunaan dana pribadi oleh pejabat yang berangkat dalam kapasitas jabatan resmi.

Baca Juga

Kreatif, Patung Unta Jadi Daya Tarik Masyarakat Rawabagi Karawang Timur

"Mereka datang ke Bali membawa jabatan sebagai Disnakertrans Karawang, tapi tidak bisa memberikan laporan resmi. Kalau ini penting untuk Karawang, kenapa tidak ada hasil yang bisa kami lihat?,” ujar Silvan.

Silvan juga menyoroti bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut sebenarnya sudah tercatat dalam perencanaan LKPP SYRUP tahun 2024, dan jika tidak digunakan, seharusnya menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

"Kalau anggarannya tidak dipakai, berarti menjadi Silpa. Ini justru memperkuat dugaan bahwa Disnakertrans itu gagal,” tegasnya.

Silvan juga mengkritik alasan Disnaker yang enggan membuka hasil kajian dengan alasan memiliki "strategi”.

"Katanya mereka punya strategi yang tidak boleh dibeberkan. Tapi strategi seperti apa? Jangan sampai ini justru menjadi hidden money, karena publik berhak tahu hasil dari perjalanan itu,” ungkapnya.

Selain itu, Silvan juga turut menagih janji Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin yang sebelumnya berjanji akan memanggil Kepala Disnakertrans untuk dimintai klarifikasi.

"Kami akan segera menyurati DPRD untuk menagih janji itu. Kenapa baru sekarang Disnaker klarifikasi, setelah viral? Seharusnya sejak awal dijelaskan agar tidak menimbulkan persepsi publik,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua BEM STIE Budi Pertiwi, Adji Rajab Permana menilai perjalanan tersebut tidak lebih dari agenda retreat atau jalan-jalan.

"Kami melihat tidak ada hasil yang signifikan. Kalau tujuannya harmonisasi, kenapa harus ke Bali? Karawang itu pusat industri besar, UMK-nya tinggi. Harusnya orang datang ke Karawang, bukan Karawang yang belajar ke Bali,” sindir Adji.

Adji juga menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat Disnakertrans belum membuka hasil kunjungan tersebut secara transparan, maka aksi besar-besaran akan digelar.

"Kami kasih waktu satu minggu. Kalau tidak ada transparansi, kami akan mengerahkan massa dan memberi kejutan besar untuk Disnaker Karawang,” ujar Adji.

Adji juga mengaku kecewa dengan pernyataan salah satu pejabat Disnakertrans yang menyebut mahasiswa tidak berpikir jernih dan berpikir kotor.

"Justru kami berpikir jernih, karena yang kami tuntut hanya satu: transparansi anggaran dan hasil kinerja pemerintah,” tegasnya.

Editor : Frizky Wibisono