Bupati Karawang Genjot Program Rulahu dan Infrastruktur Dasar, Target Bebas Kawasan Kumuh Pada 2029

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menargetkan pengentasan kawasan kumuh, revitalisasi sekolah, hingga peningkatan fasilitas kesehatan dapat tuntas pada 2029.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa penghapusan kawasan kumuh menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Saat ini, pemetaan wilayah kumuh sudah dilakukan dan akan ditangani sesuai skala prioritas.

Baca Juga

Pemkab Karawang Percepat Penataan Kawasan Kumuh

“Target pengentasan kawasan kumuh ini jelas. Saya berharap dalam waktu lima tahun ke depan, tepatnya 2029, Karawang sudah terbebas dari kawasan kumuh,” tegas Aep, Sabtu, (30/8/2025).

Fokus pada Program Rulahu

Pemkab Karawang menaruh perhatian besar pada program Rumah Layak Huni (Rulahu). Tahun 2025, jumlah rumah yang diperbaiki meningkat dari 1.904 unit menjadi 2.249 unit dengan anggaran Rp105,47 miliar. Tahun depan, jumlahnya ditingkatkan menjadi 2.500 unit.

Saat ini terdapat 8.154 unit Rutilahu di Karawang, dengan 5.333 di antaranya telah diusulkan desa untuk diperbaiki. Desa Mekarjati menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, lebih dari 100 unit.

Baca Juga

Pansus DPRD Karawang Bahas Raperda Perumahan dan Kawasan Kumuh

“Prioritas kami adalah rumah dengan kondisi paling parah, seperti akibat bencana, kebakaran, atau nyaris roboh. Insya Allah seluruhnya bisa diselesaikan bertahap 2026–2028 dengan anggaran lebih dari Rp140 miliar,” ujar Aep.

Kawasan Kumuh 327 Hektare

Berdasarkan SK Kumuh 2019, Karawang tercatat memiliki kawasan kumuh seluas 327 hektare di 33 desa dengan sekitar 115 RT. Dari jumlah itu, 186 hektare berhasil ditangani hingga akhir 2024.

“Masih tersisa sekitar 141 hektare kawasan kumuh yang belum tertangani,” jelas Aep.

Baca Juga

Pemkab Karawang Gencar Entaskan Puluhan Kawasan Kumuh di Karawang Lewat Program 'Kotaku'

Tahun 2025, Pemkab juga mulai menjangkau kawasan baru di luar SK 2019. Sebanyak 47 desa teridentifikasi sebagai kawasan kumuh baru, termasuk Desa Cemara Jaya di pesisir. 

"Dari jumlah tersebut, 14 desa tergolong wilayah baru yang sebelumnya belum tercatat," terangnya.

Penilaian kekumuhan sendiri mengacu pada skor indikator. Jika skor sudah di bawah 16, maka kawasan dinyatakan tidak kumuh. 

"Indikator mencakup kondisi jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan akses air bersih," katanya.

Program Pendukung

Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Karawang menggulirkan berbagai program pendukung, di antaranya Pengadaan 115 unit APAR (alat pemadam api ringan) untuk rumah-rumah ketua RT di kawasan kumuh, Pengadaan 10 unit motor cator sampah bagi desa dengan sistem pengelolaan sampah aktif.

"Kemudian ada Penyediaan air bersih di lima desa melalui sumur bor dan sambungan rumah tangga, Pembangunan 51 unit Rutilahu di 15 desa dan Pembangunan MCK komunal di kawasan permukiman padat," papar Aep.

Tambah Aep, dalam upaya mempermudah akses bantuan masyarakat di luar kawasan kumuh pun bisa mengakses bantuan perbaikan rumah melalui aplikasi Si Imah (siimah.id) dengan mendaftar lewat operator desa.

Penanganan Terpadu

Aep menegaskan, program ini tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

“Penanganan kawasan kumuh itu bukan selesai hanya setelah pembangunan. Tapi juga ada upaya pencegahan agar tidak kembali kumuh, dan itu jadi bagian penting dari program kami,” ujarnya.

Selain itu, penanganan khusus juga diberikan bagi korban bencana, seperti di Desa Cemara Jaya yang terdampak abrasi laut. Di wilayah ini, tambah Aep, Pemkab membangun rumah baru lengkap dengan sanitasi dan jaringan listrik.

"Dengan sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, kami optimistis target bebas kawasan kumuh bisa tercapai sebelum 2029.," tukasnya.

Editor : Frizky Wibisono