Pemkab Karawang Percepat Penataan Kawasan Kumuh

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Pemerintah Kabupaten Karawang terus mempercepat penataan kawasan kumuh demi menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), berbagai program diturunkan langsung ke desa-desa terdampak.

Berdasarkan data SK Kumuh 2019, tercatat 327 hektare kawasan kumuh tersebar di 33 desa dan 115 RT. Dari jumlah itu, hingga akhir 2024, sebanyak 186 hektare berhasil ditangani, menyisakan 141 hektare lagi yang masuk target penanganan lanjutan.

Baca Juga

Pansus DPRD Karawang Bahas Raperda Perumahan dan Kawasan Kumuh

“Tahun ini kami mulai menjangkau desa-desa di luar SK 2019. Total ada 47 desa kumuh baru yang teridentifikasi, termasuk 14 desa yang belum pernah tercatat sebelumnya, seperti Desa Cemara Jaya di wilayah pesisir,” ujar Adam Muslim, Ketua Tim Penataan dan Pengembangan Permukiman DPRKP Karawang, Kamis (5/6/2025).

Penilaian kawasan kumuh dilakukan berdasarkan skor indikator kekumuhan. Jika skornya di bawah 16, maka wilayah dinyatakan tidak kumuh. Indikator yang dinilai meliputi jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan akses air bersih.

“Untuk mendukung percepatan penataan, DPRKP meluncurkan sejumlah program fisik, antara lain, 115 unit APAR (alat pemadam api ringan) ditempatkan di rumah ketua RT di kawasan kumuh, 10 unit motor cator sampah untuk desa dengan sistem pengelolaan sampah aktif, Penyediaan air bersih melalui sumur bor dan sambungan rumah tangga di 5 desa, Pembangunan 51 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebar di 15 desa dan Pembangunan MCK komunal di kawasan padat penduduk,” paparnya.

Baca Juga

Pemkab Karawang Gencar Entaskan Puluhan Kawasan Kumuh di Karawang Lewat Program 'Kotaku'

Tak hanya bagi warga di kawasan kumuh, DPRKP juga membuka akses bantuan perbaikan rumah untuk masyarakat umum melalui aplikasi Si Imah (siimah.id).

“Cukup bawa foto rumah dan identitas pemilik ke operator desa, pengajuan bisa langsung diproses,” jelas Adam.

Program ini dibiayai tak hanya oleh APBD, tetapi juga sinergi dengan program nasional dan provinsi, dengan verifikasi dari Balai dan Dinas Perkim Jawa Barat.

Penanganan kawasan kumuh, kata Adam, tak berhenti di pembangunan fisik saja, tetapi juga menyasar upaya pencegahan agar kawasan tidak kembali kumuh.

Khusus wilayah terdampak bencana seperti Desa Cemara Jaya yang tergerus abrasi laut, pemerintah telah membangun rumah baru lengkap dengan sanitasi dan listrik bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Kami ingin memastikan seluruh warga Karawang tinggal di lingkungan yang sehat dan manusiawi. Targetnya, angka kekumuhan bisa ditekan seminimal mungkin dalam beberapa tahun ke depan,” tutup Adam.

Editor : Frizky Wibisono