Buntut Putusan MK, Ratusan Buruh di Karawang Tuntut Kenaikan Upah 12 Persen di Tahun 2025

KARAWANG, iNewskarawang.id - Ratusan buruh yang tergabung dalam FSPEK-KASBI bersama Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Karawang, Rabu,(13/11/2024). 

Mereka menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Karawang sebesar 12% untuk tahun 2025, sebuah angka yang mereka anggap 'harga mati' demi kehidupan yang layak.

Baca Juga

Pengedar Uang Palsu Diringkus Polres Karawang, Terancam 15 Tahun Penjara

Aksi ini didorong oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 168 PUU-XXI/2023 pada 31 Oktober 2024, yang mengubah mekanisme pengupahan di Indonesia. 

Keputusan ini memberi peluang baru bagi buruh untuk memperjuangkan upah yang lebih layak, terutama di Karawang. 

"Kini pengupahan merujuk pada PP No.51 Tahun 2023, yang menggunakan Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar,” jelas Ketua Umum FSPEK Karawang, Jeni Heryanto, Rabu,(13/11/2024).

Baca Juga

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari ke 11 Ramadhan 1444 Hijriah 2023 di Karawang

Survei KHL di Kabupaten Karawang mengungkap bahwa biaya hidup layak di wilayah ini mencapai Rp 6,3 juta per bulan untuk kebutuhan individu. Berdasarkan data ini, buruh menilai kenaikan 12% sebagai langkah yang wajar dan mendesak. Selain memperjuangkan upah minimum, buruh juga menuntut kenaikan upah sektoral. 

"Upah sektoral ini adalah upah yang berlaku khusus pada sektor usaha tertentu, yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI),” tambah Jeni. 

Dia juga menegaskan bahwa upah sektoral harus lebih tinggi dari upah minimum kabupaten, dengan beberapa sektor yang bisa mencapai kenaikan hingga 15% lebih tinggi dari UMK.

Baca Juga

H-6 Lebaran, Jalur Arteri Karawang Mulai Dipadati Kendaraan Roda Dua

Sementara itu, Sekretaris Daerah Karawang, Asep Aang Rahmatullah mengatakan jika atas 7 tuntutan tersebut menerima dan akan menyampaikan kepada pusat aspirasi dari para buruh. 

"Kami menerima dan menampung aksi buruh, kami pemda Karawang sifatnya hanya menerima saja. Bahwasanya kemaren di pusat sudah menerima putusan MK. Dan kami hanya menerima putusan pusat," ungkap Sekda Karawang, Asep Aang Rahmatullah, pada Rabu, (13/11/2024).

Tak hanya itu, pihaknya juga akan menerima dan menyampaikan tuntutan buruh terkait kenaikan upah sebesar 12%.

Baca Juga

Kreatif, Patung Unta Jadi Daya Tarik Masyarakat Rawabagi Karawang Timur

"Kami menerima dan akan menyampaikan tuntutan buruh terkait naik upah sebesar 12%," Tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono