Mahasiswa PMII Karawang Tuntut Legislatif Interpelasi Pemda Soal Kekosongan Jabatan

KARAWANG, iNewsKarawang.id -  Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Karawang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Karawang, Selasa (13/9). 

Puluhan mahasiswa ini menuntut Pemda Karawang secepatnya mengatasi kekosongan jabatan di eksekutif.

Ketua PC PMII Karawang Riri Reza Anshori mengatakan kekosongan pejabat di 26 OPD di Karawang dapat mempengaruhi keluarnya kebijakan yang dirasakan masyarakat.

"Beberapa jabatan sejauh ini masih kosong, bagaimanapun Plt masih terkesan kerja setengah-setengah karena kurang terfokus dari pekerjaan definitif yang diemban," kata Reza. 

Dengan begitu, pihaknya mendorong legislatif untuk melakukan hak interpelasi kepada Bupati Karawang, agar upaya tata pemerintahan dapat memberikan kinerja yang konkret kepada masyarakat. 

Selain itu mahasiswa juga menuntut pihak legislatif untuk segera merampungkan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sampai tahap rencana detail tata ruang (RDTR).

"Seperti Perda RTRW, Legislatif harus menuntaskan. Jangan sampai nantinya kebijakan ikut menggerus zona hijau. Walaupun ada kepentingan pusat di dalamnya," katanya. 

Dalam demo kali ini, mahasiswa juga menyoroti soal kenaikan harga BBM yang jadi masalah besar di saat masyarakat secara bertahap melakukan pemulihan ekonomi. 

Menurut Reza, pemerintah perlu menyikapi dengan kebijakan yang tepat. Jika tidak, maka inflasi menjadi ancaman bagi warga yang ekonomi nya masuk kategori pra sejahtera.

"Jika kebijakan yang hari ini tidak di sikapi secara serius maka akan terjadi disparitas yang begitu terjal, karena masyarakat sedang dalam tahap pemulihan ekonomi," kata Reza kepada wartawan. 

Terlebih, sebelumnya Karawang mendapat gelar 'miskin ekstrem' dari pemerintah pusat. 

Sehingga kenaikan BBM dapat mempengaruhi ke berbagai sektoral, seperti sarana transportasi, perindustrian hingga UMKM yang berperan dalam memulihkan ekonomi. 

Dengan itu pihaknya mendesak pemerintah untuk dapat keluar dari jurang kemiskinan ekstrem melalu pemda dan pihak legislatif. 

"Berkaitan dengan harga bahan bakar bersubsidi tentu di Karawang sendiri akan terdampak. Secara, Karawang sendiri pernah masuk dalam kategori Karawang miskin ekstrem," jelasnya.

Editor : Faizol Yuhri