Di sisi lain, biaya pemulihan stok juga diperkirakan meningkat karena memerlukan proses penyortiran, pemolesan ulang hingga fumigasi tambahan. Tak hanya itu, menurutnya, kepercayaan publik juga menjadi taruhan.
“Kalau masyarakat sampai menerima bantuan pangan atau beras operasi pasar yang kualitasnya buruk, kepercayaan kepada program pemerintah akan turun. Petani pun bisa kehilangan kepercayaan untuk menjual gabah ke BULOG karena merasa hasil panennya tidak mampu dijaga dengan baik. Padahal BULOG memiliki peran strategis sebagai penjaga stabilitas pangan nasional,” ujarnya.
Karena itu, Billi berharap kasus tersebut tidak ditutup-tutupi, melainkan dijadikan momentum reformasi tata kelola Cadangan Beras Pemerintah.
“Jangan anggap ini sebagai aib. Jadikan momentum untuk memperbaiki sistem, mulai dari modernisasi gudang, digitalisasi pemantauan suhu dan kelembapan, audit stok secara real time, hingga pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap SOP penyimpanan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya Pemerintah menjaga hasil kerja petani hingga sampai ke tangan masyarakat.
“Petani sudah menang melawan hama di sawah. Negara jangan kalah melawan hama di gudang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Andi Afdal, menjelaskan hama yang ditemukan merupakan hama sekunder komoditas yang tidak menyerang butiran beras.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
