KARAWANG, iNEWSKarawang.id — Ketua Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (F-MKKS) SMP Kabupaten Karawang meminta kepada seluruh kepala sekolah agar tegas menolak segala bentuk kecurangan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Sebab, menurut Ketua F-MKKS SMP Karawang, Asma Wijaya, jika terjadi praktik kecurangan seperti jual beli kursi pada proses SPMB 2025 akan mendapatkan sanksi yang sangat berat yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seluruh siswa tidak akan cair.
“Kalau melanggar, dana BOS untuk kelas 7, 8, dan 9 bisa tidak cair. Bukan hanya untuk siswa baru, tapi satu sekolah bisa kena imbas,” ujar Asma, Rabu (14/5/2025).
Asma menjelaskan, pada SPMB 2025 ini semua sistem sudah berbasis online. Dalam ketentuan SPMB 2025, sekolah tidak boleh menerima murid jika SPMB sudah ditutup walaupun kuota belum terpenuhi.
"Aturan tersebut membuat praktik jual beli kursi sangat minim terjadi. Kurang dari kuota saja tidak boleh, apalagi menambah. Aturannya jelas. Kalau dilanggar, konsekuensinya berat,” tegasnya.
Asma mengatakan, untuk mencegah praktik jual beli kursi dalam SPMB 2025, pihaknya akan aktif mengingatkan para kepala sekolah khususnya SMP di Karawang agar senantiasa patuh pada aturan SMPB 2025.
Asma juga mengingatkan agar para kepala sekolah aktif mensosialisasikan aturan kepada masyarakat, termasuk melalui rapat minggon di desa.
“Jual beli kursi itu butuh dua pihak. Kalau sekolah tegas menolak, tidak akan terjadi. Makanya masyarakat juga harus tahu aturannya,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
