Pemkab Karawang WFH Selektif, ASN Bolos Kerja Siap-siap Kena Sanksi

KARAWANG, iNews.id - Usai cuti bersama hari raya idul fitri 1443 H, Pemkab Karawang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) memastikan ASN pada hari pertama kerja tidak ada yang bolos.

Hal itu berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAP) berbasis GPS.

Baca Juga

Anggaran Silpa Rp595 Miliar Milik Pemkab Karawang Masih Mengendap di Bank BJB, KBC Minta Keterbukaan

"Meskipun aplikasi SIAP berbasis GPS sempat down tadi pagi, tetapi tingkat kehadiran mencapai 98,41% dari jumlah 12.814 pegawai setelah kami monitoring terus hingga siang ini, dan sisanya 1,59 persen atau 112 orang pegawai yang mengajukan cuti karena melahirkan, sakit, hingga kepentingan lain diluar tanggungan negara yang tidak bisa ditinggalkan," jelas Kepala BKPSDM Karawang, Asep Aang Rahmatullah, Senin, (9/5).

Bahkan, lanjut Asep Aang, monitoring aktivitas ASN pun langsung dipimpin oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati Karawang Aep Syaepulloh.

"Tadi ibu bupati langsung zoom dengan seluruh ASN di Kabupaten Karawang sampai crosscheck data absensi hingga keberadaan lokasi pegawai melalui aplikasi SIAP," ungkapnya.

Baca Juga

Kolaborasi Bank bjb-Pemkab Karawang Optimalkan Transaksi Digital lewat KKPD

Sementara itu, Pemkab Karawang juga menerapkan sistem Work From Home (WFH) selektif yang berlaku mulai dari Senin, (9 Mei 2022) sampai Jum'at, (13 Mei 2022).

"Aktivitas pegawai yang bekerja secara WFH hanya diberikan kepada ASN yang belum bisa kembali bekerja dikarenakan berhalangan seperti yang bersangkutan sakit di kampung halaman saat mudik, keterlambatan alat transportasi umum, kerusakan kendaraan pribadi saat perjalanan mudik," tegas Asep Aang.

Ketentuan tersebut berdasarkan surat edaran nomor 800/1559/PKDA yang dikeluarkan oleh BKPSDM tentang sistem kerja pasca libur nasional/cuti bersama idul fitri 1443 H.

Baca Juga

Jelang Pesta Demokrasi, ASN Karawang Diingatkan Tak Terlibat Politik Praktis dan Jaga Netralitas

Diluar dari ketentuan itu, pihaknya akan memberi sanksi yang tegas secara lisan, tulisan, hingga evaluasi jabatan.

Editor : Boby