Fenomena Gunung Es, Komnas PPA Jabar Soroti Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Karawang 

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Komisioner Komnas Perlindungan Anak (PA) Jawa Barat, Wawan Wartawan, menyoroti tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karawang yang tercatat mencapai 111 laporan hingga pertengahan Juni 2026.

Wawan menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan karena masih banyak kasus yang tidak terlaporkan.

Baca Juga

Dapat Remisi Lebaran, 3 Narapidana Lapas Karawang Langsung Bebas

“Data yang muncul saat ini baru fenomena gunung es. Kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan diyakini jauh lebih banyak,” kata Wawan, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor yang membuat kasus kekerasan tidak masuk ke dalam data resmi pemerintah maupun aparat penegak hukum. Salah satunya adalah korban atau keluarga korban yang enggan melapor karena tekanan psikologis dan sosial.

Selain itu, masih banyak kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum sehingga tidak tercatat dalam sistem pelaporan resmi.

Baca Juga

Polres Karawang Buka Program Mudik Gratis, Begini Cara Daftarnya!

Wawan juga menyoroti belum terintegrasinya data antarinstansi yang menangani kasus kekerasan perempuan dan anak di Karawang, seperti DP3A, kepolisian, dan fasilitas kesehatan.

“Data yang ada masih berjalan sendiri-sendiri atau silo. Ada korban yang langsung ke RSUD untuk visum tanpa melalui UPTD PPA atau Polres, ada juga yang langsung ke kepolisian tanpa melibatkan UPTD PPA. Ini membuat data tidak terintegrasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut membuat data yang ada belum menggambarkan situasi riil di masyarakat.

Baca Juga

Puluhan Kasus Narkotika di Karawang Terungkap Polisi, 28 Tersangka Berhasil Dibekuk

“Karena itu, kami mendorong adanya integrasi data yang real-time antara DP3A, Polres Karawang, dan RSUD agar penanganan bisa lebih tepat,” tegas Wawan.

Komnas PA Jawa Barat juga mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera membangun sistem data terpadu guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.

Menurut Wawan, tanpa integrasi data yang kuat, kebijakan perlindungan perempuan dan anak berisiko tidak tepat sasaran.

Baca Juga

Satresnarkoba Polres Karawang Ungkap Peredaran Sabu 120 Gram di Banyusari

“Integrasi data menjadi hal penting agar pemerintah memiliki peta persoalan yang utuh sehingga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa lebih efektif,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono