Walhi Usulkan Komisi Percepatan Reformasi Polri Bentuk Badan Pengawas Eksternal Independen

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Komisi Percepatan Reformasi Polri diminta menghasilkan sebuah keputusan dengan membentuk badan pengawas eksternal kepolisian yang independen.

Demikian usulan ini disampaikan Manager Hukum dan Pembelaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional Teo Reffelsen   dalam audiensi yang digelar Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama sejumlah aktivis lingkungan di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Menurut Teo, pihaknya meminta supaya tim percepatan reformasi polisi ini juga tidak hanya mereformasi polisi secara institusional, tapi juga menyiapkan satu badan pengawas eksternal yang independen, imparsial, dan tidak diisi oleh anasir-anasir kepolisian.

Ia berharap, badan baru bentukan Tim Reformasi Polri ini dapat melaukan pengawasan baik untuk Kepolisian di pusat hingga daerah. "Sehingga kemudian badan pengawas eksternal inilah nanti diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi polisi, kemudian juga diberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah dan diberikan anggaran yang kuat supaya kemudian ke depan pengawasan polisi jadi lebih efektif dan berkeadilan," ujarnya.

Poin lain yang disampaikan adalah meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan adanya kebijakan untuk mengevaluasi dan melakukan moratorium terhadap seluruh aktivitas satuan-satuan polisi yang melakukan pengamanan-pengamanan di perusahaan. 

Menurut Teo, masalah yang belakangan terjadi terkait represifitas atau tindakan koersif dan upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat, khususnya pejuang lingkungan. "Khususnya pejuang lingkungan dan juga di sektor sumber daya alam, adalah kecenderungan kemudian pihak-pihak satuan-satuan polisi yang ditugaskan pada akhirnya berpihak kepada perusahaan karena dia ditugaskan untuk mengamankan perusahaan," tuturnya. 

Ia juga meminta komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie itu dapat membuat polisi menghentikan segala penggunaan kekuatan berlebih dalam menanggapi konflik agraria atau lingkungan. “Juga dalam menanggapi kemudian protes-protes masyarakat terkait dengan pencemaran ataupun polusi dan lain-lain terkait dengan lingkungan hidup di perusahaan-perusahaan," pungkasnya.

Editor : Boby