DPRD Karawang Bergerak Cepat! Keluarkan Enam Poin Sikap Bersama Jawab Tuntutan Demonstran

Baca Juga

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari ke 11 Ramadhan 1444 Hijriah 2023 di Karawang

2. Perampasan Aset dan Beban Rakyat

Kepada Kementerian ATR/BPN: Negara wajib mempertahankan serta mengakui sertifikat kepemilikan lahan non-produktif milik rakyat.

Kepada Kementerian ESDM: Negara diminta menghentikan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung dan destinasi alam, serta menutup tambang ilegal yang merusak lingkungan.

Baca Juga

H-6 Lebaran, Jalur Arteri Karawang Mulai Dipadati Kendaraan Roda Dua

Kepada Kementerian Keuangan: Negara harus mengkaji ulang besaran pajak yang dibebankan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Kecaman terhadap Tindakan Represif Aparat

DPRD mendukung proses hukum yang adil, transparan, dan tuntas atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi.

Baca Juga

Kreatif, Patung Unta Jadi Daya Tarik Masyarakat Rawabagi Karawang Timur

4. UU Pro-Oligarki

DPRD meminta pemerintah mencabut seluruh peraturan dan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

5. Kesejahteraan Sosial dan Hak Rakyat

DPRD mendesak pemerintah menjamin ketersediaan lapangan kerja yang layak, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan merata, serta program jaminan sosial yang adil bagi seluruh rakyat.

6. Kedaulatan Rakyat

DPRD menegaskan dukungan bahwa kedaulatan sejati ada di tangan rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi.

Editor : Frizky Wibisono