Pemkab Karawang Evaluasi Penetapan UMK Tahun 2022 bareng Komisi IX DPR RI

Karawang, iNews.id - Komisi IX DPR RI beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karawang terkait Evaluasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2022, Kamis, (10/02/2022).

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene terdiri dari Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS , PKB, dan PAN.

Baca Juga

Anggota DPR RI dan Yayasan Batik Jawa Barat Apresiasi Batik Khas Karawang

Pada kesempatan itu dalam evaluasi penetapan upah maksimum dihadiri Dirjen PHIJSK, Indah AP, MBus dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin.

"Kunjungan ini merupakan amanah Undang-undang sebagai fungsi DPR dalam melakukan pengawasan, selain fungsi legislasi dan fungsi budgeter,"ungkap Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana usai Evaluasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2022 bersama Komisi IX DPR RI.

Cellica menyebutkan, sebagaimana diketahui, selamai ini Karawang menjadi daerah dengan pertumbuhan industri yang cukup signifikan.

Baca Juga

Belum Seminggu Diresmikan, Banyak Fasilitas di Alun-Alun Karawang Tak Befungsi Normal

Menurut Cellica, sekitar ada ratusan perusahaan yang tersebar di 11 kawasan industri. Beberapa proyek strategis nasional pun dijalankan seperti pembangunan kereta cepat, jalan tol Japek 2, dan terakhir pembangunan pabrik baterai mobil listrik terbesar di Asia Tenggara.

"Pertumbuhan industri yang tinggi ini tentu harus berbanding lurus dengan perekonomian warga. Sehingga disinilah peran pemerintah dareah agar terjadi sinergitas pembangunan antara pemerintah, industri dan masyarakat," terang Cellica.

Dikatakannya, selama 5 tahun berturut-turut Karawang menempati urutan pertama UMK tertinggi se Indonesia. Menurutnya setiap bulan November, pembahasan kenaikan upah terjadi hampir di semua daerah.

Baca Juga

Di Muscab Demokrat, Cellica-Pendi Harus Memposisikan Diri sebagai Pemimpin, Bukan Pimpinan

Namun sebagaimana UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan PP No 36 Tahun 2021, kata Cellica bahwa pihaknya harus mentaati dan mengacu pada aturan yang ada. Namun tentunya Pemerintah Provinsi Jawa Barat merekomendasikan kenaikan 3-5% setiap tahunnya.

Disampaikannya, dari hasil perhitungan ulang besaran kenaikan upah menggunakan rumus yang telah ditetapkan termasuk memasukan laju inflasi daerah. 

"Ditetapkan bahwa upah karawang tetap berada di angka 4.798.312, Ini telah menjadi kesepakatan bersama yang tidak bisa dirubah lagi. Adapun polemik yang terjadi, kami mediasikan dengan semua pihak agar semua berjalan kondusif,"ujar Cellica.

Baca Juga

RKPD 2023, Ini Usulan Bupati Karawang di Musrenbang Provinsi Jawa Barat

Ia berharap kunjungan Komisi IX DPR RI beserta rombongan dapat memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan industri dan kehidupan warga Karawang pada umumnya.

Editor : Frizky Wibisono