Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Cellica Dukung Kebijakan Pemerintah Naikan PPN 12 Persen

JAKARTA, iNewsKarawang.id - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Cellica Nurachadiana mendukung kebijakan pemerintah menaikan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025 mendatang. 

Meski begitu, Cellica juga mengingatkan agar pemerintah memastikan perlindungan dan pengembangan terhadap pelaku UMKM sebagai penyelamat perekonomian Indonesia.

Baca Juga

Polisi Ungkap Identitas Mayat Pria di Irigasi Kalimalang

"Penambahan pajak 1% (PPN) yang asalnya 11 persen menjadi 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kami dari Fraksi Demokrat mendukung kebijakan ini dengan catatan implementasinya harus melindungi kepentingan masyarakat menengah ke bawah,"kata Cellica, Senin, 23 Desember 2024.

Lebih lanjut Cellica mengatakan bahwa kenaikan PPN merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021 yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021, termasuk mendapat persetujuan dari Fraksi Partai Demokrat.

"Tentunya kami menolak dengan tegas bila pengenaan PPN itu mencakup barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Beberapa pengecualian yang ditegaskan meliputi sembilan bahan pokok (sembako), jasa pendidikan, jasa kesehatan medis dan jasa pelayanan sosial,"tandas Cellica.

Cellica melanjutkan, komisi IX DPR RI meminta agar penerapan kenaikan PPN harus konsisten untuk hanya menyasar barang-barang mewah dan pengusaha-pengusaha besar.

"Fraksi Partai Demokrat akan mengawal skema stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, perkembangan UMKM dan penguatan industri padat karya,"tegas Cellica.

Menurutnya kenaikan PPN merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki keuangan dan meningkatkan pendapatan Negara. 

Baca Juga

Jelang Libur Nataru, Dishub Karawang Larang Pengendara Gunakan Klakson Telolet

"Keputusan ini menjadi keputusan dari seluruh partai politik, termasuk PDI-P yang dulu menjadi Ketua Panja. Pastinya harus ikut bertanggung jawab mendukung dan menyosialisasikan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 yang sudah disepakati bersama,"ujarnya.

Editor : Frizky Wibisono