Program P3PD Terobosan untuk Pembangunan Desa, Ini Kata Kemendagri

JAKARTA - iNewsKarawang.id
Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan terobosan untuk pembangunan desa.

Demikian disampaikan Pelaksana Harian Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo saat penutupan Rapat Konsolidasi Pendampingan Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Yogyakarta, Kamis, 2 November 2023.

Baca Juga

Terkait Dampak Elnino, Mendagri Minta Kepala Daerah Persiapkan Diri

La Ode menyebut  Program ini kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank).

Dijelaskannya, pentingnya menggunakan tindakan preemtive dan promotif di setiap jenjang pelaksanaan P3PD. Tindakan ini penting dilakukan sebelum masuk pada proses litigasi maupun non litigasi.

"Deteksi dulu apa yang akan terjadi. Pada perencanaan potensinya apa, pelaksanaan apa potensinya, pertanggungjawaban, out put, out come, tidak langsung bicara pada delik. Kita gali dulu potensi-potensi deviasi di dalamnya," paparnya.

Baca Juga

Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Izinkan ASN Jadi Panitia Pemilu, Perindo : Kedepankan Independens

Menurut La Ode, dengan menggali potensi-potensi deviasi di dalam setiap jenjang pelaksanaan itu, Ditjen Bina Pemdes akan dapat memprediksi jenis-jenis pengaduan dari masyarakat. "Jadi kita akan tahu resepnya apa, obatnya apa. Apakah obat generik, apakah obat paten, ataukah obat apa," katanya.

Pada kesempatan itu, Kabag Perencanaan Bina Pemdes Simon Makarios Aruan menambahkan, dalam upaya pemerataan pembangunan, pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa sejak 2015 - 2023 sekitar Rp538,65 triliun.

Menurutnya Alokasi Dana Desa yang terus meningkat itu menuntut kesiapan aparatur pemerintah dan kelembagaan desa untuk mengelola dengan baik, cermat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga

Harga Telur di Karawang Meroket, Pedagang Tercekik

Namun pada kenyataannya, masih banyak desa-desa kurang memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan Dana Desa secara optimal, dalam bentuk belanja desa.

"Bahkan di beberapa Desa, menimbulkan permasalahan hukum, baik yang melibatkan aparat desa, aparat pemerintah sebagai pembina desa, maupun dari kalangan masyarakat," ujarnya.

Sementara kegiatan ini dihadiri perwakilan dari Dinas PMD dan APIP Provinsi Yogyakarta, Dinas PMD dan APIP Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, Magelang, Purworejo, dan Klaten.

Editor : Boby