Resmi di Launching, Karawang Jadi Daerah Pertama di Jabar yang Gratiskan Modul Pengganti LKS

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang resmi meluncurkan program modul pembelajaran gratis bagi siswa SD dan SMP negeri bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Aula Husni Hamid Kompleks Pemda Karawang, Kamis (23/7/2026). 

Kebijakan tersebut menjadikan Pemkab Karawang sebagai pemerintah daerah pertama di Jawa Barat yang menghapus beban biaya pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi peserta didik.

Baca Juga

Emak-emak Curhat soal LKS Mahal di Nobar Juara, Bupati Aep: Insyaallah Tahun Depan Gratis

Program tersebut menjadi salah satu kebijakan unggulan Bupati Karawang Aep Syaepuloh di bidang pendidikan. Melalui program ini, seluruh siswa SD dan SMP negeri akan menerima modul pembelajaran secara cuma-cuma sehingga orang tua tidak lagi dibebani biaya pembelian LKS setiap semester.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan, pemberian modul gratis merupakan bentuk hadiah Pemerintah Kabupaten Karawang kepada anak-anak dalam momentum Hari Anak Nasional.

"Alhamdulillah hari ini, bertepatan dengan Hari Anak Nasional, kami memberikan hadiah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang, khususnya peserta didik SD dan SMP negeri, berupa modul pembelajaran gratis," ujar Aep.

Baca Juga

Ringankan Beban Orangtua, Bupati Aep Bakal Gratiskan LKS untuk Siswa SD hingga SMP di Karawang

Menurutnya, selama ini pembelian LKS menjadi salah satu pengeluaran rutin yang harus ditanggung orang tua setiap semester. Karena itu, Pemkab Karawang mengambil alih pembiayaan agar masyarakat tidak lagi terbebani.

Aep menegaskan, kualitas modul juga menjadi perhatian pemerintah. Ia meminta agar bahan dan kertas yang digunakan memiliki kualitas baik sehingga dapat digunakan selama satu semester.

"Kami tidak hanya ingin gratis, tetapi kualitasnya juga harus bagus. Kertasnya harus kuat karena modul ini dipakai selama enam bulan dan bisa dibawa pulang maupun digunakan di sekolah," katanya.

Program tersebut untuk sementara baru diberlakukan bagi siswa SD dan SMP negeri. Namun, Aep mengaku telah menerima banyak masukan dari masyarakat agar program serupa juga menyasar sekolah swasta maupun madrasah.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, ia menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk mengkaji kemungkinan perluasan program.

"Tadi saya sudah minta kepada Kadisdikbud dan Pak Sekda agar dikaji. Harapan kami ke depan seluruh anak-anak di Kabupaten Karawang, termasuk yang bersekolah di swasta maupun madrasah, juga bisa merasakan manfaat program ini," ucapnya.

Bupati Aep berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.

"Kami ingin menjawab kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan program ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Karawang menuju Indonesia Emas 2045," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Karawang Wawan Setiawan Natakusumah mengatakan, modul pembelajaran tersebut disusun oleh guru-guru terbaik di Karawang melalui Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) untuk jenjang SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk jenjang SMP.

Menurutnya, penyusunan modul dilakukan mengacu pada kurikulum yang berlaku sehingga materi yang diterima siswa tetap berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di kelas.

"Modul ini bukan sekadar pengganti LKS. Isinya disusun oleh guru-guru kita sendiri berdasarkan capaian pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Jadi kualitasnya tetap terjamin karena disusun oleh tenaga pendidik yang memahami karakter siswa di Karawang," kata Wawan.

Ia menjelaskan, setiap siswa akan menerima satu paket modul yang berisi seluruh mata pelajaran dan dapat digunakan selama satu semester. Selain untuk kegiatan belajar di sekolah, modul tersebut juga dapat dibawa pulang sebagai bahan belajar mandiri di rumah.

"Harapan kami, dengan adanya modul gratis ini tidak ada lagi siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran hanya karena belum memiliki bahan ajar. Semua anak mendapatkan hak yang sama untuk belajar," tuturnya.

Disdikbud juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk menerima masukan dari guru, kepala sekolah maupun orang tua agar kualitas modul terus ditingkatkan pada semester berikutnya.

"Kami optimis program modul pembelajaran gratis ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat," tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono