Ibu Kota Negara Pindah dari Jakarta, Pemerintah Menyepakati IKN Baru akan Diberi Nama "Nusantara"

JAKARTA, iNewsKarawang.id - Ibu Kota Negara (IKN) pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemerintah juga menyepakati bahwa ibu kota negara baru akan diberi nama “Nusantara”.

Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) telah disahkan pada 18 Januari 2022 oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) RI. Pembangunan IKN akan dimulai rencananya pada HUT RI tahun 2024 dengan nama ibu kota negara baru “Nusantara”.

Baca Juga

Erick Thohir Pastikan Bandara IKN Bakal Tingkatkan Konektivitas Daerah

Setidaknya ada 6 alasan yang mendasari pemindahan ibu kota baru. berikut dilansir dari laman Indonesiabaik.id dan buku saku Pemindahan Ibu Kota Negara, Sabtu(11/2/2023).

1. Penduduk di Jawa terlalu padat

Alasan utama pemindahan ibu kota negara adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu banyak. Survei penduduk antar sensus (SUPAS) pada 2015 menyebutkan, sebesar 56% penduduk Indonesia atau 150,18 juta jiwa terkonsentrasi di pulau Jawa.

Baca Juga

FIFA Bakal Biayai Pembangunan Lapangan Sepakbola di IKN, Sebut Jokowi 

Sementara di pulau lainnya, persentase penduduk Indonesia kurang dari 10%. Kecuali pulau Sumatera, yakni sebesar 22,1% atau 58,45 juta jiwa.

Sedangkan di Kalimantan, persentase penduduk Indonesia hanya 6,1% atau 16,23 juta jiwa. Di Sulawesi, sebesar 7,4% atau 19,56 juta jiwa.

lalu di Bali dan Nusa Tenggara, penduduknya sebanyak 14,90 juta jiwa atau 5,6%. Sementara di Maluku dan Papua memiliki persentase paling kecil, yakni 2,8% atau 7,32 juta jiwa.

Baca Juga

IHSG Diprediksi Masih Sulit Menembus Level 7.000, Apa Penyebabnya?

2. Kontribusi Ekonomi pada PDB

Alasan kedua pemindahan ibu kota negara dikarenakan kontribusi ekonomi pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Dominasi Bruto (PDB), sangat mendominasi.

Sementara pulau lainnya tertinggal jauh. keinginan Jokowi adalah ingin menghapus istilah “Jawasentris” sehingga kontribusi ekonomi di Pulau lain perlu ditingkatkan.

Baca Juga

Mobil Tanpa Sopir Bakal Jadi Kendaraan Resmi di IKN, Ini Benar-benar Canggih!

3. Krisis Air Bersih

Berdasarkan Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Kondisi paling buruk berada di derah Jabodetabek dan Jawa Timur.

Hanya sebagian kecil di pulau Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga Ujung Kulon.

Baca Juga

Menpan RB : Mulai 2024, Ada 4 Skenario Pemindahan PNS ke IKN

4. Konversi Lahan Terbesar Terjadi di Pulau Jawa

Pulau jawa mengalami konversi lahan terbesar di antara gugus pulau lainnya di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Proporsi konsumsi lahan terbangun di pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan. Diprediksi, lahan terbangun di Jawa pada 2030 sebesar 42,79%.

5. Pertumbuhan Urbanisasi Sangat Tinggi

Alasan selanjutnya pemindahan ibu kota adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabekpunjur.

6. Ancaman Bahaya Banjir, Gempa Bumi,

Jakarta meningkatkan beban kerja sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal itu seperti rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, kualitas sungai air tercemar berat.

Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. (ideal kota besar minum 50 tahunan).

Editor : Boby