untuk Bantu Polisi dalam Kondisi Darurat, Robot Pembunuh Dilegalkan

Para penentang mengatakan otoritas akan mengarah pada militerisasi dari kepolisian yang sudah terlalu agresif dengan masyarakat miskin dan minoritas.

Supervisor Connie Chan, anggota komite yang medukung keputusan ini, mengatakan dia memahami kekhawatiran tentang penggunaan kekuatan, tetapi menurutnya putusan ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Menurut undang-undang negara bagian, kami diharuskan untuk menyetujui penggunaan peralatan ini. Jadi di sinilah kita, dan ini jelas bukan diskusi yang mudah," kata Connie, dikutip dari Independent, Kamis (1/12/2022).

Sementara itu, Departemen Kepolisian San Francisco mengatakan tidak memiliki robot dan tidak punya rencana untuk mempersenjatai robot dengan senjata meskipun memang diizinkan.

"Robot yang dilengkapi dengan cara ini hanya akan digunakan dalam keadaan ekstrem untuk menyelamatkan atau mencegah hilangnya nyawa tidak berdosa lebih lanjut,” kata juru bicara Kepolisian San Francisco, Allison Maxie.

Petugas hanya dapat menggunakan robot setelah menggunakan kekuatan alternatif atau taktik de-eskalasi, atau menyimpulkan bahwa mereka tidak akan dapat menaklukkan tersangka melalui cara alternatif tersebut.

Hanya sejumlah kecil perwira tinggi yang dapat mengizinkan penggunaan robot sebagai opsi kekuatan yang mematikan.

Untuk diketahui, Kepolisian San Francisco saat ini memiliki selusin robot darat yang berfungsi digunakan untuk mendeteksi bom atau menyediakan pengelihatan dalam situasi jarak pandang rendah.

Mereka diperoleh antara tahun 2010 dan 2017, dan tidak sekali pun digunakan.

Tetapi, otorisasi eksplisit diperlukan setelah undang-undang California yang baru mulai berlaku tahun ini yang mewajibkan departemen kepolisian dan sheriff untuk menginventarisir peralatan kelas militer dan meminta persetujuan untuk penggunaannya.

Program federal telah lama membagikan peluncur granat, seragam kamuflase, bayonet, kendaraan lapis baja, dan peralatan militer surplus lainnya untuk membantu penegakan hukum setempat.

Editor : Boby