Tersangka Kasus Bansos di Kejari Bima yang Rugikan Negara Rp2,1 Miliar Mau Melawan

Saat ditanya keterlibatan bawahannya (Kabid Linjamsos) yang juga ikut ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bima, Andi Sirajudin dengan nada tegas kembali menjawab bahwa tidak ada pegawai Dinas Sosial yang melakukan pemotongan ataupun menerima setoran.

"Tidak ada pemotongan oleh Dinas, mungkin bisa terjadi pemotongan itu dilakukan oleh Kepala Desa lalu diserahkan ke staf saya, silahkan ditanya saja soal itu," ungkapnya.

Dikisahkannya, pasca pencairan anggaran bantuan tersebut, Andi Sirajudin pernah dihubungi oleh Kepala Desa Padolo untuk menerima uang Surat Pertanggungjawaban (SPJ), namun dirinya menolak dan menyarankan agar soal SPJ langsung koordinasi dengan bidang terkait di Dinas Sosial.

"Kewajiban bagi korban kebakaran atau penerima bantuan harus membuat SPJ atas penggunaan uang tersebut. Mungkin mereka tidak mampu, lalu meminta bantuan pada rekan-rekan di Dinas untuk dibuatkan SPJ dengan menyerahkan uang sebagai imbalan jasa," jelasnya.

Sementara itu, kasus ini terkuak setelah muncul keluhan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mereka mengeluhkan terkait adanya pemotongan bantuan oleh penyalur dengan alasan biaya administrasi.

Dari hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri Bima terungkap bahwa penerima manfaat menjadi korban pemotongan oleh tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dilain sisi, Kejaksaan akan kembali memeriksa Andi Sirajudin sebagai tersangka dijadwalkan usai sepulang haji ke tanah suci Makkah. Namun, hingga kini mantan Kadis Sosial yang kini menjabat sebagai Asisten 1 Pemkab Bima ini belum mendapatkan surat panggilan.

"Sebagai warga negara yang taat hukum, saya tetap akan menghadiri panggilan. Untuk apa kita takut jika tidak berbuat," pungkasnya.

Editor : Faizol Yuhri