"Harus diselesaikan kebenarannya oleh aparat penegak hukum. Karena ini sudah merusak citra kami sebagai pengurus partai. Apalagi jika sudah bersinggungan dengan masalah hukum," tegasnya.
Sementara, saat disinggung, partai NasDem sendiri, dikatakan Dian Fahrud Jaman, tidak pernah meminta fee 5% proyek aspirasi dari anggotanya yang duduk di kursi parlemen.
Malah, lanjutnya, pengurus DPD Nasdem mendorong anggotanya agar proyek aspirasi mengutamakan aspek manfaat bagi masyarakat.
"Jadi kami dorong agar proyek aspirasi itu sesuai kebutuhan masyarakat diwilayah pemilihan anggota dewan masing-masing," timpal Dian Fahrud Jaman.
Sebelumnya, sempat diberitakan dua anggota DPRD Karawang diancam akan dilakukan PAW oleh salah satu ketua partai karena dinilai bandel tidak mau 'setor' fee 5% dari proyek dana aspirasi masyarakat.
Sehingga kabar tersebut mencuat dan menyita perhatian publik bahkan mulai dari tokoh masyarakat hingga tokoh politik.
Akibatnya, sejumlah elemen masyarakat melaporkan kasus fee 5 % itu ke Kejari Karawang. Masyarakat menduga statement ketua partai itu menguatkan dugaan selama ini terjadi penyalahgunaan proyek aspirasi.
Editor : Boby
Artikel Terkait
