KARAWANG, iNEWSKarawang.id — Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Karawang mulai mencairkan uang kadeudeuh bagi para purna Aparatur Sipil Negara (ASN). Proses pencairan tersebut dilakukan secara bertahap sejak Senin (9/3/2026).
Sekretaris KORPRI Karawang, Gerry S. Samrdi, mengatakan tahap awal pencairan diprioritaskan bagi para pensiunan yang datanya telah lengkap dan sudah masuk ke KORPRI melalui dinas tempat terakhir mereka bertugas.
“Pencairan bertahap sudah dilakukan sejak Senin, 9 Maret 2026. Ratusan pensiunan sudah diproses, terutama yang datanya sudah masuk dari dinas terakhir tempat mereka bekerja,” ujar Gerry.
Ia menjelaskan, sebelum dana dicairkan, setiap dinas terlebih dahulu melengkapi pemberkasan para purna ASN untuk kemudian disampaikan ke KORPRI. Setelah itu dilakukan audit internal serta verifikasi administrasi guna memastikan seluruh data telah sesuai.
“Dinas melengkapi pemberkasan terlebih dahulu, kemudian dilakukan audit internal. Setelah data masuk ke KORPRI dan diverifikasi lengkap, dana langsung dicairkan,” jelasnya.
Menurut Gerry, mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan proses pencairan berjalan tertib secara administrasi. Ia juga menegaskan bahwa pencairan akan terus dilakukan secara bertahap seiring masuknya data pensiunan yang telah lengkap.
“Pencairan akan terus kami lakukan secara bertahap sesuai dengan kelengkapan data yang masuk,” katanya.
Sementara itu, Ketua KORPRI Kabupaten Karawang, Asip, sebelumnya menyampaikan bahwa pencairan uang kadeudeuh tersebut telah disepakati dalam Musyawarah Luar Biasa (Muslub) yang diikuti jajaran pengurus KORPRI unit di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, perwakilan PDKT, serta perwakilan purna ASN.
“Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa uang kadeudeuh untuk purna ASN sebesar Rp7 juta per orang,” kata Asip.
Ia menyebutkan, total penerima uang kadeudeuh tercatat sebanyak 1.930 orang yang terdiri dari 1.191 orang hasil KAP, 655 orang pensiun tahun 2025, serta 84 orang pensiun tahun 2024 hingga Januari–Februari 2026.
Dengan jumlah tersebut, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp13,5 miliar. Sementara dana yang tersedia saat ini sebesar Rp10,2 miliar sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp3,2 miliar.
Meski demikian, KORPRI tetap menargetkan pencairan uang kadeudeuh dilakukan mulai 9 Maret dan berlangsung secara bertahap sebelum Hari Raya Idulfitri. Dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima melalui kerja sama dengan Bank BJB.
Bagi purna ASN yang telah meninggal dunia, uang kadeudeuh akan diserahkan kepada ahli waris setelah melengkapi persyaratan administrasi, termasuk surat keterangan waris dari pemerintah desa dan kecamatan.
Selain itu, pengurus KORPRI juga masih menunggu penyelesaian proses hukum terkait aset organisasi yang sedang ditangani Kejaksaan. Diharapkan proses tersebut dapat membantu menutup kekurangan anggaran yang masih tersisa sehingga seluruh purna ASN dapat menerima haknya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
