KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Sesi dialog santai antara Bupati Karawang Aep Syaepuloh dengan warga dalam acara Nobar Juara 2026 semifinal Piala Dunia di Lapangan Karangpawitan, Selasa (14/7/2026) malam, berubah menjadi ajang curhat emak-emak.
Dalam momen tersebut, Salah satu warga mengeluhkan mahalnya biaya pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dinilai masih menjadi beban bagi orang tua meski sekolah negeri sudah tidak memungut biaya pendidikan.
Seorang ibu mengaku tahun lalu harus mengeluarkan sekitar Rp155 ribu untuk membeli sembilan buku LKS anaknya yang duduk di kelas V SD. Kondisi itu semakin berat karena ia harus membesarkan empat orang anak seorang diri.
Mendengar curahan hati tersebut, Aep langsung merespons dan melempar pertanyaan kepada warga.
“Kalau misalkan buku LKS-nya gratis, senang enggak?” tanya Aep.
“Senang banget, Pak,” jawab warga serempak disambut tepuk tangan.
Aep mengatakan, keluhan seperti itu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, biaya pembelian LKS masih menjadi pengeluaran yang cukup besar, terutama bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu anak.
“Saya ingin mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat. Ternyata yang masih dirasakan berat itu biaya membeli buku LKS. Kalau anaknya tiga atau empat, tentu pengeluarannya tidak sedikit,” ujar Aep.
Ia menegaskan, penyediaan LKS gratis menjadi salah satu program yang ingin diwujudkan bersama Wakil Bupati Karawang, Maslani.
“Insya Allah ini menjadi cita-cita kami. Jangan sampai ada orang tua yang terbebani hanya karena harus membeli LKS. Pendidikan harus semakin mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Aep juga memastikan tidak ada lagi pungutan biaya masuk di sekolah negeri jenjang SD maupun SMP di Kabupaten Karawang.
“Kalau masih ada yang diminta bayar masuk sekolah negeri, sampaikan kepada saya. Saya pastikan tidak boleh ada pungutan seperti itu,” tegasnya.
Aep mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Karawang menargetkan program LKS gratis mulai direalisasikan pada 2027. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) masih menyusun mekanisme pelaksanaan sekaligus menghitung kebutuhan anggarannya.
“Pendidikan menjadi prioritas kami. Setelah sektor kesehatan terus kami benahi, berikutnya kami ingin meringankan beban masyarakat melalui program LKS gratis. Mudah-mudahan tahun 2027 bisa mulai berjalan,” ujar Aep.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Karawang Wawan Setiawan Natakusumah memastikan pihaknya siap menjalankan arahan Bupati.
“Pak Bupati ingin memastikan tidak ada lagi orang tua yang terbebani hanya karena harus membeli LKS. Kami di Disdikbud siap menyiapkan mekanisme, regulasi, dan kebutuhan anggaran agar program ini dapat direalisasikan secara efektif dan tepat sasaran,” tegas Wawan.
Menurutnya, program LKS gratis bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan bentuk keberpihakan pemerintah kepada keluarga yang selama ini harus menyisihkan penghasilan setiap semester untuk membeli buku penunjang pembelajaran anak.
"Dengan program tersebut, diharapkan beban ekonomi orang tua berkurang sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Karawang," tukasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
