"Klaim anggaran kecil tidak sejalan dengan total multi-tahun miliaran rupiah. dana lebih banyak terserap untuk honor dan sosialisasi, bukan output regulasi. Dan alasan menunggu pleno provinsi dijadikan tameng stagnasi hasil," katanya.
Desak Penegak Hukum Bertindak
Dengan segala kejanggalan tersebut, Pihaknya mendesak Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi untuk menyelidiki dugaan kebocoran anggaran RDTR–RTRW Karawang.
Mereka juga meminta Inspektorat dan APIP melakukan audit kinerja dan keuangan Dinas PUPR, Dinas PUPR mempublikasikan timeline penyelesaian RTRW dan RDTR, DPRD Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat terbuka serta Pemda Karawang membuka dokumen kontrak dan laporan kegiatan agar bisa diaudit publik.
“Ini bukan sekadar urusan administrasi. Ketika tata ruang mandek, dampaknya luas, seperti investasi terganggu, konflik lahan meningkat, dan masyarakat yang menanggung biayanya,”tutup Ricky.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
