KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang memberikan langkah solutif dengan membuka satu rombongan belajar (rombel) sekolah rintisan untuk sepuluh siswa di Desa Kondangjaya, Karawang Timur.
Langkah tersebut diambil menyusul adanya ungkapan kekecewaan dari para orang tua siswa akibat anak-anak mereka tidak lolos dalam proses seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMPN 2 Majalaya.
Kepala Disdikpora Karawang, Wawan Setiawan Natakusumah, mengungkapkan bahwa para siswa tersebut berasal dari wilayah desa irisan, yakni perbatasan antara dua desa, yang kalah jarak dengan pendaftar lainnya.
“Sepuluh warga dari desa irisan tidak tertampung karena daya tampung di SMPN 2 Majalaya sudah penuh, dan jaraknya juga kalah dengan pendaftar lain. Solusi sementara yang kami ambil adalah membuka satu rombongan belajar (rombel) sekolah rintisan dengan kapasitas 40 siswa,” kata Wawan, Senin (1/7/2025).
Wawan menjelaskan, sebagai solusi jangka panjang, Disdikpora Karawang berencana mendirikan SMPN 3 Majalaya di wilayah tersebut.
“Lahannya sudah tersedia, dan rencananya pembangunan akan mulai dirintis tahun depan. Sementara tahun ini, siswa dititipkan terlebih dahulu di SMPN 2 Majalaya, menggunakan ruang komputer sebagai ruang belajar,” jelasnya.
Wawan menegaskan bahwa proses SPMB di Karawang sepenuhnya berbasis sistem dan tidak bisa dimanipulasi.
“Para orang tua sudah mendaftarkan anaknya secara online, tapi sistem menolak karena kuota sudah penuh dan jarak tempat tinggal mereka kalah dengan pendaftar lain,” ujarnya.
Wawan juga mengimbau masyarakat untuk proaktif memperbarui data kependudukan, seperti KTP dan kartu keluarga (KK), ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Beberapa kasus, siswa sudah tinggal lama di wilayah tersebut, tapi KK-nya baru diperbarui setahun terakhir. Sementara sistem membaca berdasarkan data lama, sehingga yang diterima justru siswa dengan data kependudukan lebih lama, misalnya lima tahun,” ungkapnya.
Wawan juga mengakui adanya ketimpangan antara jumlah lulusan SD dengan daya tampung SMP negeri di Karawang.
“Sebagian besar masyarakat tetap ingin menyekolahkan anaknya di negeri, padahal di sisi lain, sekolah swasta masih kekurangan murid. Ini jadi pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama ke depan,” katanya.
Wawan berharap masyarakat memahami bahwa sistem SPMB tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Meski begitu, pihaknya tetap berkomitmen memberikan solusi bagi warga yang mengalami kendala.
“Sistem ini berlaku secara nasional, bukan hanya di Majalaya atau Karawang. Tapi kami tetap akan mencarikan solusi untuk warga yang merasa kesulitan,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
