MEDAN, iNewsKarawang. id-Lima kunci yang harus dilakukan untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, sehingga menghasilkan pemimpin berkualitas.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan hal itu saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Convention Regale, di Jalan Adam Malik, Kota Medan, Selasa (9/7/2024).
Hadi menyebut lima poin ini harus diwujudkan jika ingin Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Pertama, adalah menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang kondusif dan terkendali.
Kedua meningkatkan kordinasi antar kementerian atau lembaga, menyukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
Ketiga, perlunya optimalisasi dalam fasilitas penyelenggaraan pilkada serentak, agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, yang telah ditetapkan.
Keempat, seluruh komponen bangsa harus ikut terlibat aktif, dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan, guna menghindari polarisasi di masyarakat.
Kelima, adalah dengan meningkatkan pendidik politik, untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat, guna mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, damai, dan berkualitas.
Hadi mengatakan bahwa Kemenko Polhukam dan sejumlah pemangku kepentingan lain sudah melakukan pemetaan atas kerawanan-kerawanan yang muncul untuk segera dimitigasi. Namun perlu kerja kolaboratif dari seluruh pihak agar kerja-kerja mitigasi itu bisa maksimal.
"Ini perlu segera dimitigasi karena akan berdampak dengan peningkatan ancaman. Baik ancaman, untuk mis komunitas dan poralisasi berbentuk mis komunikasi, sosial dan politik, yang tentunya berdampak langsung dengan demokrasi kita," kata Hadi.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2024.
Menurutnya ASN dibolehkan menghadiri kampanye calon kepala daerah untuk mengetahui visi, misi, dan program disampaikan karena ASN punya hak pilih.
Tapi dilarang berkampanye aktif mendukung salah satu pasangan calon atau bahkan mengajak orang memilih kandidat itu.
"ASN ini berbeda dengan TNI dan Polri. Kalau TNI Polri tidak memiliki hak pilih, kalau ASN mereka punya hak pilih. Sehingga itu menurut Undang-Undang baik itu Pilkada dan Pemilu nomor 7 tahun 2017 saya katakan rekan-rekan ASN diperbolehkan hadir pada saat kampanye. Hadir boleh, kenapa karena dia memiliki hak pilih," kata Tito.
"Yang tidak boleh dia berkampanye aktif, jadi berkampanye bersikap pasif, mendengarkan visi misi yang akan dia pilih," tegas Tito.
Editor : Boby
Artikel Terkait
