JAKARTA, iNewsKarawang.id- Pakar Hukum dari Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis mewanti-wanti warga masyarakat yang tanahnya diserobot oknum mafia tanah dengan modus pemanfaatan beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) berujung pengalihan sertifikat tanah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP). Karena, menurut dia, peralihan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi HGB jelas aturannya.
"Jika pembuatannya cacat administrasi dan cacat hukum karena ada prosedur yang tidak dipenuhi dalam penerbitan sertifikat tersebut. Maka sertifikatnya bisa saja dibatalkan oleh Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat tersebut," kata Margarito Kamis saat dihubungi, Senin (7/11/2022).
Kasus ini dialami ahli waris alm A Rachman Saleh selaku pemilik tanah di Jalan Pegangsaan Dua, Rawa Terate, Blok Petukangan III, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta seluas 13,6 hektare. Lahan tersebut saat ini dikuasai PT Citra Abadi Mandiri (PT CAM) berdasarkan kepemilikan HGB dan HP.
Kuasa Hukum A Rachman Saleh, Listiani, meminta Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto membatalkan sertifikat HGB dan HP PT CAM karena diduga ada oknum BPN bersama pihak swasta merampas tanah hanya bermodalkan penerbitan sertifikat HGB dan HP atas nama PT CAM di atas tanah 24 SHM milik (Alm) A Rachman Saleh secara sepihak, sewenang-wenang, melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
“Kami juga memohon Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto memulihkan dan mengembalikan kepemilikan 24 SHM kepada ahli waris A Rachman Saleh sesuai putusan PK Mahkamah Agung RI No 225 pk/pdt/1997,” ujarnya.
Menurut Listiani, alm A Rachman Saleh adalah pemilik sah atas tanah seluas 13,6 Ha di Jalan Pegangsaan Dua, Rawa Terate, Blok Petukangan III, Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan bukti kepemilikan 24 SHM.
"Ke 24 SHM-nya yaitu SHM No 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, dan 66/Rawaterate,"timpalnya.
Tanah-tanah tersebut, kata dia, diperoleh A Rachman Saleh berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Notaris kepada masyarakat pada tahun 1975, yang kemudian telah ditingkatkan haknya menjadi sertifikat SHM sebanyak 24 buah pada tahun 1976 s.d 1978.
Menurut Listiani, semasa hidupnya, A Rachman Saleh pada tahun 1990 an pernah melakukan penjualan tanah tersebut. Namun telah dibatalkan karena pihak pembeli ingkar janji sehingga tidak terjadi pengikatan Akta Jual Beli (AJB). Selain itu, kata dia, dalam proses di pengadilan, A Rachman Saleh berada pada pihak yang benardan sah atas kepemilikan tanah tersebut.
Kebenaran, keabsahan dan pengakuan Negara atas kepemilikan tanah seluas 13,6 Ha (Alm) A Rachman Saleh diperkuat oleh beberapa Putusan Pengadilan/Hukum, dan terakhir adalah berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 225 PK/PDT/1997 tanggal 24 Maret 1998.
"Para ahli waris (Alm) A Rachman Saleh sebagai pemilik sah ke 24 SHM sesuai Putusan PK MA RI No. 225/PK/PDT/1997 tidak diminta persetujuannya dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengalihan 24 SHM menjadi 8 HGB dan 2 HP atas nama PT CAM sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ilegal)," ungkap Listiani.
Dimana pada PP No 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah terutama pada Pasal 34 ayat (8) tertulis/menetapkan 'Peralihan HGB atas Hak Milik (HM) harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan'.
Listiani juga menyebut tidak ada transaksi pengikatan Akta Jual Beli/AJB dihadapan PPAT antara PT CAM dengan para ahli waris (Alm) A Rachman Saleh yang sah sesuai ketentuan berlaku.
Bukti pelanggaran selanjutnya kata Lisitiani, pengalihan hak atas 24 SHM menjadi 8 HGB dan 2 HP an. PT CAM hanya berdasarkan SK Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta tanpa melampirkan persyaratan wajib/pokok, yaitu Akta Jual Beli/AJB dan bukti setor lunas BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku (diduga melakukan penggelapan pajak BPHTB pada negara).
Selain itu, kata Listiani, di dalam SK Kanwil BPN DKI Jakarta secara tegas menetapkan bahwa pemberian HGB atas nama PT Citra Abadi Mandiri (CAM) batal dengan sendirinya apabila PT CAM tidak memenuhi kewajiban membayar BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Sehingga sertifikat HGB dan HP an PT CAM tersebut batal demi hukum atau batal dengan sendirinya karena cacat administrasi dan cacat hukum," ujar Listiani.
Selain itu proses pengalihan hak atau penerbitan sertifikat HGB dan HP atas nama PT CAM oleh Kakan BPN Jakarta Timur terindikasi dan diduga dilakukan melalui Praktik KKN. Dimana proses penerbitan sertifikat yang sangat cepat dan tidak lazim, yaitu sertifikat selesai hanya dalam tempo 1 (satu) hari.
"Hal tersebut melanggar Peraturan Kepala BPN No 1 Tahun 2010 yang menyatakan jangka waktu penerbitan sertifikat adalah 98 hari," tandasnya.
Menanggapi tuduhan soal mafia tanah, cacat administrasi dan cacat hukum tersebut Divisi Legal PT Citra Abadi Mandiri (CAM) Lenny Marlina Poluan mengatakan, PT Citra Abadi Mandiri telah membangun dan mengembangkan kawasan Sedayu City dengan membeli Tanah secara sah dari PT Citra Damai Agung (dahulu PT CitraPutra Lestari) dengan memenuhi dan mematuhi seluruh persyaratan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.
"Terhadap klaim dari Ahli waris yang menyatakan adanya cacat hukum dan cacat administrasi dan terkait mafia tanah, merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak didukung fakta-fakta dan bukti-bukti. Sebab A Rachman Saleh semasa hidupnya telah 2 (dua) kali melakukan penjualan tanah yakni pada Tahun 1990 dan Tahun 1993, namun akibat dari perbuatan A Rachman Saleh yang menjadi Perkara di Pengadilan, telah diselesaikan melalui Perdamaian," kata Lenny Marlina Poluan dalam pernyataan tertulis yang diterima iNews Id Network, Selasa (8/11/2022).
Menurut Lenny Marlina Poluan, PT Citra Abadi Mandiri akan mengambil upaya hukum melalui tuntutan secara pidana dan perdata terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja membuat pengaduan palsu ataupun mencemarkan/merugikan nama baik.
"Termasuk apabila terdapat media yang memfasilitasi berita bohong yang tidak benar dan mencemarkan/merugikan nama baik, sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tandas Lenny Marlina Poluan.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
