KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Jawa Barat menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang dinilai tidak hanya dipicu tekanan ekonomi, tetapi juga lemahnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Komisioner Komnas PA Jawa Barat, Wawan Wartawan, menilai lonjakan kasus kekerasan anak merupakan dampak berantai dari persoalan sosial-ekonomi yang belum tertangani secara optimal di tingkat daerah.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan seharusnya diantisipasi melalui kebijakan perlindungan sosial yang kuat dan tepat sasaran.
Berdasarkan data periode 2024–2025, angka kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan ekonomi, menunjukkan keterkaitan erat dengan keluarga berpenghasilan rendah maupun yang mengalami ketidakstabilan finansial.
“Ada kondisi-kondisi yang menjadi tekanan bagi orang tua atau keluarga. Salah satu yang paling jelas adalah faktor ekonomi. Apalagi belakangan ini angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat dan kondisi ekonomi cenderung memburuk,” kata Wawan, Senin (16/2/2026).
Ia menjelaskan, persoalan menjadi semakin kompleks ketika tekanan ekonomi dialami orang tua usia produktif yang masih memiliki anak dalam fase tumbuh kembang maupun usia sekolah. Situasi tersebut kerap memicu tekanan psikologis, mental, dan emosional yang berdampak pada pola pengasuhan.
Menurutnya, tekanan ekonomi yang tidak tertangani akhirnya berdampak pada kondisi psikologis orang tua, terutama mereka yang berada pada usia produktif dan masih memiliki anak dalam masa tumbuh kembang. Situasi tersebut kerap memicu pola pengasuhan yang tidak sehat hingga berujung kekerasan, baik fisik maupun verbal.
Wawan juga menyinggung kasus kekerasan terhadap balita berusia 2,5 tahun yang sempat viral di Karawang. Ia menilai, berdasarkan informasi yang diperoleh, dugaan kekerasan yang terjadi di sebuah hotel di wilayah Karawang Barat tersebut kemungkinan turut dipengaruhi faktor tekanan ekonomi keluarga.
“Kalau kita jujur, besar kemungkinan situasi ekonomi yang sangat sulit melatarbelakangi ibu korban membawa anaknya berada di kamar hotel tersebut,” ucapnya.
Ia pun meminta pemerintah meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi bahaya kekerasan terhadap anak. Selain itu, pemerintah diharapkan hadir memberikan solusi konkret terhadap persoalan ekonomi masyarakat.
Wawan juga mendorong pemerintah daerah memperkuat fungsi pencegahan melalui edukasi, pendampingan keluarga rentan, serta optimalisasi program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, aparat pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan diminta lebih aktif memetakan kondisi sosial masyarakat, bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap potensi kerawanan sosial.
Wawan juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dan tidak bersikap apatis ketika melihat indikasi kekerasan terhadap anak maupun warga yang mengalami kesulitan ekonomi.
“Masyarakat harus lebih peduli. Jika ada indikasi kekerasan terhadap anak atau warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, jangan dibiarkan,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
