JAKARTA, iNewsKarawang.id – Sebelum pergantian tahun 2023 hingga saat ini, telah mengemuka terkait akan adanya soal isu reshuffle atau kocok ulang Kabinet Indonesia Maju.
Menurut, Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP, Arsul Sani mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) biasa melakukan reshuffle pada Rabu Pon atau Rabu Pahing, dan Januari ini Rabu Pahing sudah terlewat, dan baru akan ada Rabu Pon pada 1 Februari 2023 mendatang.
“Bulan Januari Rabu pahing sudah lewat, biasanya reshuffle itu kalau tidak Rabu pahing Rabu pon. Rabu pon nanti kalau kita lihat penanggalan baru ada di tanggal 1 Februari kalau tidak salah,” kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Saat dikonfirmasi apakah akan reshuffle pada Rabu Pon terdekat, Arsul meminta media untuk tidak menanyakan yang bukan kewenangannya. Namun, jika dilihat dari catatan reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi sebelum-sebelumnya, selalu dilakukan di Rabu Pon atau Rabu Pahing. Tapi dia meminta agar semua baiknya menunggu.
“Biasanya kalo kita lihat catatan kemarin, reshuffle itu di hari Rabu Pon atau Rabu Pahing, Rabu Pahing kan kemarin sudah lewat. Rabu kemarin itu. Rabu Pon baru 1 februari. kita tunggu sajalah, gitu,” ujarnya.
Mengenai alasan reshuffle, Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan bahwa yang paling tahu alasannya adakah Presiden Jokowi sendiri, apakah karena alasan kinerja menteri-menteri atau karena alasan lainnya yakni politik. Ia menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi dan parpol koalisi sifatnya hanya menunggu saja.
“Apa yang menjadi basis reshuffle itu yang paling tahu adalah presiden apakah kinerja atau basis-basis yang lain lah, misalnya alasan politik. Ya itu kita serahkan saja kepada presiden sebaiknya yang di luar itu artinya termasuk partai politik koalisi ya kita menunggu saja,” terang Arsul.
Oleh karena itu, kata Arsul, PPP pada dasarnya tidak mungkin mendesak atau meminta Presiden untuk menindak atas perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi dan meruncing antar parpol sendiri, termasuk yang terjadi di internal koalisi pemerintah.
“Itu kita serahkan kepada presiden, sebab kalau kita kemudian mendesak desakan atau menindak tidak kan. Maka apa yang akan terjadi kemudian adalah perbedaan pendapat yang meruncing dan memanas di antara partai politik itu sendiri, termasuk yang ada di koalisi pemerintahan,” tandasnya.
Editor : Boby
Artikel Terkait
