“Biasanya kalo kita lihat catatan kemarin, reshuffle itu di hari Rabu Pon atau Rabu Pahing, Rabu Pahing kan kemarin sudah lewat. Rabu kemarin itu. Rabu Pon baru 1 februari. kita tunggu sajalah, gitu,” ujarnya.
Mengenai alasan reshuffle, Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan bahwa yang paling tahu alasannya adakah Presiden Jokowi sendiri, apakah karena alasan kinerja menteri-menteri atau karena alasan lainnya yakni politik. Ia menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi dan parpol koalisi sifatnya hanya menunggu saja.
“Apa yang menjadi basis reshuffle itu yang paling tahu adalah presiden apakah kinerja atau basis-basis yang lain lah, misalnya alasan politik. Ya itu kita serahkan saja kepada presiden sebaiknya yang di luar itu artinya termasuk partai politik koalisi ya kita menunggu saja,” terang Arsul.
Oleh karena itu, kata Arsul, PPP pada dasarnya tidak mungkin mendesak atau meminta Presiden untuk menindak atas perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi dan meruncing antar parpol sendiri, termasuk yang terjadi di internal koalisi pemerintah.
“Itu kita serahkan kepada presiden, sebab kalau kita kemudian mendesak desakan atau menindak tidak kan. Maka apa yang akan terjadi kemudian adalah perbedaan pendapat yang meruncing dan memanas di antara partai politik itu sendiri, termasuk yang ada di koalisi pemerintahan,” tandasnya.
Editor : Boby
Artikel Terkait
