KARAWANG, iNewsKarawang.id - Anggota DPRD Karawang Taufik Ismail meminta pemerintah daerah memberikan solusi terkait polemik relokasi pasar Rengasdengklok ke pasar Proklamasi. Seperti diketahui, para pedagang pasar Rengasdengklok membuat aksi penolakan relokasi melalui spanduk yang dibentang di pasar.
Ada tiga hal yang jadi tuntutan para pedagang. Pertama, tuntutan kepada bupati untuk memberikan kompensasi pengganti bangunan. Kedua, tuntutan ke pengembang pasar Proklamasi, soal harga kios yang terlalu mahal. Dan ketiga, tuntutan untuk perbankan agar memberikan kredit lunak kepada pedagang tanpa melihat BI checking.
"Pemkab juga harus melihat secara utuh. Saya minta Pemkab mengevaluasi ulang masalah harga (kios). Diberikan termin (pembayaran), diskon, atau apalah. Jangan sampai ada konflik horizontal, ada konflik sosial. Harusnya dilakukan pendekatan humanis, (pedangang) diajak ngobrol, (pemkab) turun tangan, diajak sharing. Dengarkan apa mau pedagang," kata politisi PDIP yang akrab disapa Pipik kepada wartawan, Kamis (3/11).
Pipik mengatakan, harga ruko di pasar Proklamasi tidak realistis. Sebagai perbandingan, kata Pipik, harga tanah di Rengasdengklok paling mahal berada di kisaran Rp 2 jutaan per meter. Bila ditambah bangunan di atasnya, kisarannya di bawah Rp 10 juta. Namun harga yang dipatok PT VIM (Visi Indonesia Mandiri) selaku pengembang pasar Proklamasi melebihi itu.
"Kalau tidak salah, kios di pasar Proklamasi itu (luas) 3x3 meter kisarannya antara 18 sampai 25 juta per meter. Pedagang keberatan dengan harga yang sangat mahal itu. Hal-hal seperti itu (kisaran harga tanah dan properti di Rengasdengklok dengan harga yang ditetapkan pengembang) harus dilihat. Karena di situ ada ribuan pedagang," sambungnya.
Editor : Boby
Artikel Terkait
