Soal Kasus Fee 5 Persen, Kejaksaan Negeri Karawang Bidik Eksekutif Penerima Dana Pokir

KARAWANG, iNews.id - Kejaksaan Negeri Karawang turut membidik eksekutif penerima dana Pokir dalam kasus dugaan fee dana Pokir (Pokok Pikiran) DPRD Karawang. Saat ini kasus tersebut sudah meningkat ke tahap penyelidikan.

"Eksekutif termasuk, tidak hanya legislatif," kata Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Martha Parulina Berliana, Jumat (27/5).

Baca Juga

Dua Tersangka Persekusi Kiai NU Dibebaskan, GP Ansor Kepung Kantor Kejari Karawang

Mulai minggu depan, Kejaksaan bakal memanggil seluruh anggota DPRD Karawang. Dalam pemanggilan ini, Kejaksaan juga akan memintai keterangan eksekutif. Martha tidak merinci siapa-siapa saja yang akan turut dipanggil bersama legislatif.

"Saya panggil semua anggota dewan. Termasuk eksekutif penerima dana Pokir," terangnya.

Martha mengatakan pihaknya telah melakukan telaah atas laporan masyarakat terkait dugaan adanya fee 5% dari anggaran Pokir.

Baca Juga

Buntut Proyek Tanpa SPK, Hari Ini Kejari Panggil Ketua KONI Karawang

Kasus tersebut saat ini sudah masuk tahap penyelidikan. Ia memandang perlu untuk memanggil semua penerima dana Pokir.

"Mulai Senin (30/5/22) surat panggilan mulai kami kirimkan. Penanganan dana Pokir sudah masuk tahapan penyelidikan. Kami sudah menugaskan Jaksa penyidik untuk segera melakukan pemanggilan," kata Martha.

Informasi yang beredar, bukan hanya anggota legislatif saja yang mendapat dana Pokir. Beberapa orang dari kalangan eksekutif juga disebut-sebut mendapat dana Pokir yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Termasuk bupati dan wakil bupati Karawang.

Editor : Faizol Yuhri