Penggiat Lingkungan di Karawang Gelar FGD WASH, Bahas Akses Air Bersih, Sanitasi hingga Sampah

KARAWANG, iNEWSKarawang.id — Sejumlah penggiat lingkungan menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas persoalan air bersih, sanitasi, dan persampahan di Kabupaten Karawang.

Dalam forum yang mengangkat isu WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) tersebut dihadiri Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Karawang, Perkumpulan Inisiatif, Eco Village Karawang, Bank Sampah Induk (BSI) Al Firdaus, Asosiasi KP-SPAM Karawang dan Forkadas Citarum di Hotel Grand Karawang Indah, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga

Dapat Remisi Lebaran, 3 Narapidana Lapas Karawang Langsung Bebas

Diskusi tersebut membahas berbagai persoalan WASH yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari akses air bersih, pengelolaan sanitasi hingga keberlanjutan pengelolaan sampah.

Koordinator Isu WASH Perkumpulan Inisiatif, Pius Widiyatmoko, mengatakan persoalan WASH tidak cukup hanya diselesaikan dengan membangun fasilitas. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan adanya sistem pengelolaan dan pemeliharaan setelah fasilitas selesai dibangun.

“Setelah instalasi jadi, kemudian diserahterimakan ke warga. Harus dipikirkan siapa yang mengelola, bagaimana iurannya dan bagaimana pemeliharaannya,” kata Pius.

Baca Juga

Polres Karawang Buka Program Mudik Gratis, Begini Cara Daftarnya!

Ia menilai fasilitas yang dibangun tanpa sistem pengelolaan yang jelas berisiko tidak terawat dan akhirnya tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pius mencontohkan fasilitas MCK umum di wilayah Jatirasa, Karawang, yang setelah dibangun diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.

“Kalau tidak ada pengelolaan yang jelas, bisa terbengkalai. Belanja pemerintah akhirnya menjadi sia-sia,” ujarnya.

Baca Juga

Puluhan Kasus Narkotika di Karawang Terungkap Polisi, 28 Tersangka Berhasil Dibekuk

Selain pengelolaan, Pius menyoroti pentingnya perencanaan sebelum pembangunan fasilitas sanitasi. Menurutnya, kebutuhan masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan lokasi hingga spesifikasi fasilitas.

“PPK harus aktif melihat kebutuhan masyarakat. Jangan sampai spesifikasi pengadaan dirumuskan sendiri tanpa benar-benar melihat kebutuhan di lapangan,” katanya.

Ia juga menyoroti pembangunan fasilitas sanitasi di Dusun Timbul yang dinilai terlalu jauh dari permukiman warga. Menurutnya, persoalan lokasi seharusnya dikaji sejak tahap perencanaan agar fasilitas benar-benar digunakan masyarakat.

Baca Juga

Satresnarkoba Polres Karawang Ungkap Peredaran Sabu 120 Gram di Banyusari

Pius juga mengingatkan agar pembangunan sanitasi dilengkapi sistem pengolahan limbah yang memadai.

“Jangan hanya mengejar instalasinya selesai. Komponen penyaringan harus ada dan menjadi standar,” tegasnya.

Menurut Pius, persoalan sanitasi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Kondisi sanitasi yang buruk dapat meningkatkan paparan bakteri dan mikroorganisme dari lingkungan yang tidak higienis serta menjadi salah satu faktor lingkungan yang berkaitan dengan risiko gangguan pertumbuhan pada anak.

Baca Juga

Polres Karawang Selidiki Kematian Mahasiswa di Apartemen PP Urban Town

Dalam FGD tersebut, persoalan akses air bersih di wilayah pesisir juga menjadi perhatian.

Pius mencontohkan kondisi warga Kampung Tanah Timbul, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan. Warga disebut masih menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih dan aman karena sumber air yang tersedia cenderung asin atau payau.

Bantuan jaringan air dari PDAM Karawang disebut telah masuk ke wilayah tersebut. Namun, warga masih mengeluhkan persoalan debit dan kualitas air.

“Kita minta debit air ke PDAM tapi belum juga bisa. Ada bantuan sumur bor air tapi tidak ada alat penyulingannya,” ujar Pius.

Pius mengatakan pihaknya telah melakukan advokasi dan pertemuan dengan sejumlah pihak mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten untuk membahas persoalan tersebut.

FGD itu juga menjadi bagian dari upaya mendorong pembentukan Forum CSO WASH Karawang yang melibatkan LSM, akademisi, komunitas, organisasi perempuan hingga insan media.

“Kami juga berinisiatif memfasilitasi pembentukan Forum CSO WASH Karawang. Harapannya, forum ini bisa menjadi ruang konsolidasi untuk menyusun rencana tindak lanjut persoalan WASH di Karawang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kelompok Pemelihara Sarana Air Minum (KPSAM) Karawang, Inggit Pramudyana, menyoroti persoalan keberlanjutan fasilitas Pamsimas.

Menurutnya, setelah pembangunan selesai, biaya pengelolaan dan pemeliharaan banyak dibebankan kepada kelompok masyarakat. Persoalan muncul ketika iuran warga tidak berjalan lancar.

“Karena habis dibangun Pamsimas itu semua perawatan dan lainnya jadi tanggung jawab kelompok. Tapi kadang iuran warga suka tidak bayar,” kata Inggit.

Selain iuran, perawatan fasilitas juga terkendala ketersediaan suku cadang. Sejumlah komponen disebut menggunakan peralatan khusus yang tidak mudah ditemukan di toko material umum.

Persoalan persampahan juga menjadi pembahasan dalam FGD. Pengelola Bank Sampah Induk (BSI) di Cilamaya, Siti Marini, mengatakan bank sampah yang dikelolanya terpaksa berhenti beroperasi setelah berjalan sekitar satu tahun.

Salah satu kendalanya adalah tingginya biaya operasional pengangkutan sampah. Untuk mengirim sampah plastik jenis kresek ke pengepul di Bandung, pengelola harus memenuhi kuota minimal dua ton.

Karena pasokan dari unit bank sampah tidak mencukupi, pengelola harus mencari tambahan sampah hingga ke wilayah Karawang Kota.

“Jarak dari Cilamaya ke Karawang Kota cukup jauh. Kami hanya punya satu armada bentor, harus menempuh perjalanan 1,5 jam. Setelah terkumpul 2 ton, kami masih harus menyewa mobil lagi untuk pengiriman ke Bandung,” ujar Siti.

Menurut Siti, tingginya biaya logistik membuat kegiatan pengolahan sampah sulit bertahan. Dalam enam bulan terakhir, kegiatan tersebut akhirnya dihentikan dan pekerja pemilah sampah turut berhenti karena pendapatan tidak mencukupi.

“Ini karena daerah Cilamaya tidak ada tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPS 3R, maupun memfasilitasi kami untuk akses ke pengepulnya,” katanya.

FGD tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi dan rencana kerja tindak lanjut untuk memperkuat pengelolaan air bersih, sanitasi, dan persampahan di Kabupaten Karawang.

Editor: Frizky Wibisono