Antisipasi Kemarau Panjang, Pemkab Karawang Siapkan Distribusi Air Bersih hingga Pengeboran Sumur

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Bupati Karawang Aep Syaepuloh mempercepat langkah penanganan kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang. 

Dikabarkan sebelumnya, sebanyak 3.428 jiwa dari 1.228 kepala keluarga terdampak krisis air bersih akibat kemarau ekstrem di Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Ciampel.

Baca Juga

Dapat Remisi Lebaran, 3 Narapidana Lapas Karawang Langsung Bebas

Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Tarum agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secepat mungkin.

Lanjutnya, Dua kecamatan yang kini mulai terdampak menjadi fokus penanganan melalui distribusi air bersih hingga opsi pengeboran sumur.

“Perlu kami sampaikan, ada dua kecamatan yang mulai mengalami kekeringan, yaitu Telukjambe Barat dan Pangkalan. Kami sudah menginstruksikan BPBD untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi agar masyarakat tidak sampai mengalami krisis air bersih,” kata Aep, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga

Polres Karawang Buka Program Mudik Gratis, Begini Cara Daftarnya!

Sebagai langkah awal, Pemkab Karawang telah menyiapkan tong penampungan air dan mobil tangki yang akan mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak melalui Perumdam Tirta Tarum.

“Tong penampungan dan mobil tangki sudah kami siapkan. Begitu ada kebutuhan di lapangan, distribusi air bersih akan langsung dilakukan sesuai kondisi di masing-masing wilayah,” ujarnya.

Selain memasok air bersih, pemerintah daerah juga menyiapkan opsi pengeboran sumur untuk daerah yang mengalami kekeringan berkepanjangan. Menurut Aep, lokasi pengeboran akan ditentukan berdasarkan hasil pemetaan di lapangan.

Baca Juga

Puluhan Kasus Narkotika di Karawang Terungkap Polisi, 28 Tersangka Berhasil Dibekuk

“Pengeboran akan kami sesuaikan dengan titik lokasi yang membutuhkan. Biasanya kedalamannya bisa mencapai 100 sampai 150 meter agar mendapatkan sumber air yang memadai,” jelasnya.

Aep mengatakan percepatan penanganan dilakukan menyusul prakiraan BMKG yang menyebut musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September bahkan Oktober 2026. Karena itu, pemerintah daerah akan terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan seluruh kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.

“Kami tidak ingin masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Seluruh perangkat daerah terkait akan terus memantau kondisi di lapangan dan bergerak cepat jika ada wilayah yang membutuhkan bantuan,” tegasnya.

Editor: Frizky Wibisono