Bikin Melongo! Ditengah Efisiensi, DPPKB Karawang Gelontorkan Rp5,6 Miliar Buat Pulsa Kader TPK?

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Di tengah upaya efisiensi anggaran, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang tetap mengalokasikan dana sebesar Rp5,6 miliar untuk pemberian pulsa kepada kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) sepanjang tahun 2026.

Plt Kepala DPPKB Karawang, Imam Al Husaeri, mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kinerja 5.637 kader TPK dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting (KRS).

Baca Juga

Dapat Remisi Lebaran, 3 Narapidana Lapas Karawang Langsung Bebas

“Setiap kader mendapatkan pulsa sebesar Rp100 ribu per bulan selama 10 bulan. Ini untuk menunjang pelaporan dan pendampingan yang dilakukan di lapangan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, kader TPK memiliki peran penting dalam upaya pencegahan stunting dengan menyasar calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, serta balita. Seluruh hasil pendampingan wajib dilaporkan melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (ELSIMIL) milik BKKBN.

Ia menjelaskan, distribusi pulsa dilakukan langsung oleh penyedia layanan seluler seperti Telkomsel, Indosat, dan XL, sesuai nomor yang digunakan masing-masing kader.

Baca Juga

Polres Karawang Buka Program Mudik Gratis, Begini Cara Daftarnya!

“Pulsa dikirim langsung ke nomor handphone kader oleh provider, tidak melalui pihak ketiga di daerah,” katanya.

Imam menegaskan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari penanganan kasus stunting, tetapi juga dari pendataan keluarga berisiko stunting sebagai langkah pencegahan.

“Fokusnya adalah pencegahan, bukan hanya penanganan anak yang sudah stunting, tetapi juga keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting,” jelasnya.

Baca Juga

Puluhan Kasus Narkotika di Karawang Terungkap Polisi, 28 Tersangka Berhasil Dibekuk

Dalam pelaksanaannya, setiap tim TPK terdiri dari tiga unsur, yakni kader KB, kader PKK, dan tenaga kesehatan seperti bidan desa. Jika tidak terpenuhi, dapat digantikan oleh unsur lain seperti penyuluh KUA atau pihak terkait.

DPPKB juga memastikan penggunaan pulsa tetap terkontrol melalui evaluasi rutin berbasis laporan di aplikasi ELSIMIL yang dilakukan setiap bulan oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Di tingkat daerah, penanganan stunting dilakukan secara terpadu melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin Bupati Karawang, dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah.

Baca Juga

Satresnarkoba Polres Karawang Ungkap Peredaran Sabu 120 Gram di Banyusari

Imam menambahkan, anggaran Rp5,6 miliar tersebut merupakan bagian dari strategi preventif pemerintah daerah untuk menekan angka stunting.

“Ini bagian dari upaya pencegahan agar tidak muncul kasus stunting baru di Karawang,” tegasnya.

Editor : Frizky Wibisono