Mendikdasmen: Pemerintah Izinkan Dana BOSP Dipakai untuk Gaji Guru Honorer

JAKARTA, iNewsKarawang.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, Pemerintah nelalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2026. 

Lanjut Mu'ti, nantinya, sekolah untuk sementara bisa menggaji guru honorer melalui anggaran BOSP. Tak hanya guru honorer, tetapi juga tenaga kependidikan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Baca Juga

20 Tahun Mengabdi Honorer dengan Gaji Rp500 Ribu, Enden Sonefa Diganjar Umroh Gratis

Mu’ti menyampaikan, kebijakan relaksasi ini adalah langkah pemerintah untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik di seluruh sekolah.

“Yang paling utama bagi kami adalah memastikan bahwa layanan pembelajaran bagi peserta didik tidak terganggu. Sekolah harus tetap dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal," kata Mu'ti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026).

"Oleh karena itu, relaksasi penggunaan Dana BOSP ini diberikan sebagai langkah transisi agar sekolah tetap memiliki dukungan yang memadai bagi guru dan tenaga kependidikan yang berperan langsung dalam proses pendidikan," sambung dia.

Baca Juga

Viral Potret Haru Guru saat Ulang Tahun Dihadiahi Nanas, Daun Singkong hingga Ubi dari Murid Sekelas

Mu'ti juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Sekaligus mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam penganggaran pendidikan secara berkelanjutan.

Adapun relaksasi ini bersifat sementara dan hanya berlaku pada Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah transisi guna memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan tanpa gangguan. 

Baca Juga

Disdikpora Karawang Kebanjiran Pesan Nyasar, Kasubag Umpeg: Kami Tetap Layani dengan Senyuman

Pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban utama untuk mengalokasikan anggaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui APBD sesuai dengan kewenangannya.

"Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah yang membutuhkan relaksasi diwajibkan mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah," tuturnya.

Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan pernyataan kondisi fiskal daerah, analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang telah diverifikasi, serta komitmen penguatan penganggaran pendidikan melalui APBD pada tahun berikutnya.

Baca Juga

Ngenes, Guru Honorer Ini Dikeluarkan dari Dapodik Usai Tolak Dinikahi Kepsek

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memfasilitasi penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.

"Kemendikdasmen akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta tercapainya tujuan utama, yaitu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan," pungkasnya

Editor : Boby