Disdikpora Bersama MKKS SMP Karawang Gelar Forum Evaluasi Bahas 3 Isu Krusial

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang bersama Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP menggelar forum evaluasi di SMP Laboratorium Karawang, Rabu (6/8/2025). Forum tersebut diikuti 106 dari 125 kepala SMP swasta yang ada di Karawang.

Kepala Disdikpora Karawang Wawan Setiawan Natakusumah mengungkapkan, ada tiga isu utama yang dibahas, yakni dampak Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 bagi sekolah swasta, rehabilitasi bangunan sekolah, serta keluhan sekolah swasta soal dugaan praktik markup nilai rapor.

"Dampak SPMB bagi sekolah swasta ini terbagi tiga kategori. Ada sekolah yang jumlah siswanya meningkat seperti SMPIT Al Irsyad dan SMP Yos Sudarso. Ada yang stabil meski siswanya mayoritas dari keluarga kurang mampu, dan ada yang turun karena sarana prasarana kurang memadai,” ujar Wawan.

Menurut Wawan, jalur penerimaan berbasis nilai rapor dalam SPMB sempat memunculkan keluhan dari sejumlah sekolah swasta. 

"Ada komplain terkait perbedaan nilai rapor dengan penerimaan di sekolah negeri. Ini sudah kami evaluasi, kami akan panggil jika memang ada sekolah yang seperti itu, minimal kami akan berikan peringatan agar semua pihak menjaga integritas data nilai rapor,” tegasnya.

Terkait perbaikan infrastruktur pendidikan, Wawan menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Karawang menargetkan rehabilitasi 374 titik sekolah pada 2025 dan lebih dari 500 titik pada 2026 sesuai komitmen Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.

"Pak Bupati punya komitmen selama lima tahun menjabat, seluruh sekolah di Karawang harus tuntas rehabilitasinya. Tahun depan titik rehab akan ditambah karena sudah ada database yang jelas,” katanya.

Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyusunan strategi Disdikpora Karawang dalam penerimaan siswa baru di tahun berikutnya. 

"Prinsipnya, kita jaga keseimbangan. Kalau di satu daerah sekolah swasta turun, kita padukan dengan kuota di negeri supaya tidak ada yang ditinggalkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Forum MKKS SMP Karawang, Asma Wijaya menyebut tahun ini delapan SMP negeri menerima bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. Bantuan mencakup perbaikan fisik sekolah dan pengembangan pembelajaran digital.

"Asal usul bantuan ini bukan dari usulan daerah, tetapi berdasarkan data sarana prasarana di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sarana dan Prasarana (Sarpras). Jadi sekolah harus memastikan data sarprasnya lengkap dan akurat,” ujar Asma.

Pada Oktober mendatang, Forum MKKS SMP Karawang akan menggelar forum khusus operator sekolah dengan menghadirkan narasumber dari Kemendikdasmen. 

"Fokusnya teknis pengisian Dapodik sarpras, agar kedepan baik sekolah negeri maupun swasta bisa menyerap lebih banyak bantuan dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Selain itu, Asma juga membahas dinamika pelaksanaan SPMB 2025 dan sejumlah keluhan masyarakat, termasuk soal pembelian seragam sekolah. 

"Kami sudah sejak awal menegaskan, tidak boleh ada praktik transaksional di sekolah. Kalau orang tua ramai-ramai membeli seragam di toko, itu bukan karena sekolah mengarahkan,” tegasnya.

Ia meminta seluruh kepala sekolah memastikan siswa yang belum memiliki seragam tidak diberikan sanksi. 

"Seragam itu kebutuhan pribadi, bukan alasan untuk mendiskriminasi siswa. Jangan ada sanksi apapun bagi yang belum punya seragam,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono