KBC Soroti Efisiensi Anggaran Pemkab Karawang yang Dinilai Tak Jelas Manfaatnya

KARAWANG, iNEWSKarawang.id — Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran Pemkab Karawang yang dinilai tidak jelas arah dan manfaatnya. 

Ia menuding banyak proyek dalam APBD Karawang tidak berdasarkan kajian teknis dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

Sita Dana Rp101 Miliar dalam Kasus Korupsi Petrogas, Kejari Karawang Dapat Nota Keberatan Hukum

“Efisiensi itu harusnya jelas, proyek mana yang dipangkas karena tidak penting. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, banyak proyek yang tidak berbasis kajian dan tidak mendesak,” kata Ricky.

Salah satu contoh yang disorot adalah proyek penggantian saluran U-Ditch di Jalan Arif Rahman Hakim/Jalan Niaga senilai Rp2 miliar. Ricky menyebut saluran tersebut masih layak pakai dan belum perlu diganti.

“Kalau mau ganti, seharusnya ada penghapusan aset dulu. Ini malah langsung diganti tanpa kajian terbuka. Itu pemborosan,” tegasnya.

Baca Juga

Seleksi Administrasi Dinilai Cacat Prosedur, Bupati Aep Diminta Evaluasi Kinerja Pansel Petrogas

Ricky juga menyoroti proyek pengadaan videotron sebesar Rp1,8 miliar. Menurutnya, videotron tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan hanya menghambur-hamburkan anggaran.

“Kalau tujuannya untuk sosialisasi program, kenapa tidak lewat media sosial? Lebih hemat dan justru lebih efektif. Masyarakat sekarang aktif di medsos, informasi bisa disampaikan langsung,” ujarnya.

Ia menyebut APBD Karawang saat ini lebih berorientasi pada proyek, bukan pada kebutuhan rakyat. Janji kampanye Aep–Maslani seperti penggratisan Lembar Kerja Siswa (LKS) dinilai jauh lebih bermanfaat dibanding proyek seperti videotron.

Baca Juga

Kader Aktif Parpol Diduga Lolos Seleksi, Pansel Petrogas Karawang Dinilai Tidak Transparan

“Kondisi rakyat sekarang butuh bantuan nyata. Lebih penting gratiskan LKS daripada beli videotron. Janji itu yang seharusnya diprioritaskan,” kata Ricky.

KBC menilai tata kelola anggaran Karawang minim transparansi dan tidak berpihak pada masyarakat bawah. 

"Orientasi anggaran lebih ke proyek dan keuntungan, bukan pelayanan publik,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono