HUT PDIP ke-52 : Tangis Megawati Pecah, TAP MPRS Soal Soekarno Dicabut

JAKARTA, iNewsKarawang. id- Pada momen HUT PDIP ke-52, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri  dengan suara lirih dan meneteskan air mata saat mengucapkan rasa terima kasih ke rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto usai TAP MPRS 33/1967 tentang tuduhan terhadap Presiden Soekarno dicabut oleh MPR RI.

HUT PDIP ke-52 kali ini mengusung tema 'Satyam Eva Jayate: Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam'.

Baca Juga

Keputusan Rakernas V PDIP, Megawati Diminta Kembali Jadi Ketum Lagi hingga 2030

"Kami ucapkan  terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno," ungkap Megawati saat momen HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) siang.

"Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindaklanjut pemulihan nama baik dan hak-hak bung Karno sebagai Presiden RI pertama," imbuhnya.

Sebelumnya, Pencabutan TAP MPRS No 33/MPRS/1967 dianggap sebuah momen mengembalikan martabat proklamator, Soekarno. Ini menjadi sebuah langkah awal meluruskan sejarah dan pemulihan keadilan bagi Presiden pertama Indonesia itu.

Baca Juga

Rakernas V PDIP, Megawati Belum Ungkap Sikap Politiknya Berada di Dalam atau di Luar Pemerintahan?

"Pencabutan TAP MPRS ini membuka jalan bagi rehabilitasi nama baik Soekarno dan mengembalikan pengakuan atas peran besarnya dalam sejarah bangsa," ujar Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo, dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024).

TAP MPRS yang dikeluarkan pada era Orde Baru itu diketahui mencabut kekuasaan Soekarno karena tuduhan keterlibatannya dalam peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

Sehingga pencabutan TAP MPRS tersebut, menurutnya, membuka kesempatan untuk bangsa Indonesia menyusun kembali narasi sejarah yang lebih jujur dan terbuka.

Baca Juga

Pembukaan Rakernas V PDIP, Megawati Sebut Demokrasi Memerlukan Kontrol dan Penyeimbang

Dokumen yang menunjukkan keterlibatan CIA dan unsur militer dalam kudeta politik menjadi sebuah upaya global menjatuhkan Soekarno. Di mana, dengan mengedepankan gerakan Non-Aligned dan menjalin hubungan erat dengan Blok Timur, membuat Bung Karno menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan sekutunya.

Pihaknya mengganggap peristiwa G30S/PKI pada 1965 bukanlah sebuah insiden yang bisa dipandang sederhana. Sayangnya, Bung Karno tidak pernah mendapat ruang pengadilan yang adil untuk membersihkan namanya dari segala tuduhan. Bahkan, hingga akhir hayatnya pada 1970.

"Bung Karno tidak pernah diberi kesempatan untuk membersihkan namanya di pengadilan," ujar Benny.

Editor : Boby