KPK Sebut Karawang Masuk Zona Waspada Tindak Pidana Korupsi

KARAWANG, iNewskarawang.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebut Kabupaten Karawang memasuki zona waspada tindak pidana korupsi. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayah 3 KPK, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Bahtiar Ujang Purnama saat menghadari acara Inspektorat Award Karawang 2024 di Mercure Hotel Karawang, Rabu,(16/10/2024).

Baca Juga

Tokoh Terkemuka Sayyid Seif Alwi Nyatakan Dukungan Untuk Pasangan Aep-Maslani

"indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Karawang masih dibawah, ditahun 2023 lalu hanya 86 poin. Dan tahun ini, baru mencapai 39 poin saja. Begitu juga SPInya, yang masih dibawah 78 persen," Ungkap Ujang.

Dengan indikator yang masih dibawah standar itu Kabupaten Karawang, Lanjut Ujang, memasuki zona waspada tindak korupsi.

"Penilaian saya, dengan poin indeks MCP 86 dan SPI 71 poin, itu masuk kategori zona waspada tindak korupsi," Jelasnya.

Oleh karenanya, Ia menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Karawang ditahun ini dapat meningkatkan indeks MCP dan SPI tahun 2024 ini.

Ia juga menyarankan agar Pemkab Karawang melakukan pengawasan dan mengimplementasikan SPI (Satuan Pengawas Internal atau Survei Penilaian Integritas) di lapangan.

"Dengan diterapkannya SPI ini diharapkan tahun ini indeks MCP Kabupaten Karawang bisa mencapai 90 poin," Tuturnya.

Baca Juga

Dua Tersangka Persekusi Kiai NU Dibebaskan, GP Ansor Kepung Kantor Kejari Karawang

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sementara (PJs) Bupati Karawang, Teppy Wawan Dharmawan menegaskan jika dirinya melanjutkan apa yang sudah dilakukan Bupati Karawang Aep Syaepuloh untuk melakukan peningkatan kualitas dan memperbaiki integritas dalam pemerintahan.

"Sebagai Pjs saya akan menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Direktur, agar harapan indeks MCP di Kabupaten Karawang 90 poin tercapai," Kata Teppy kepada pewarta.

Untuk prioritasnya sendiri, jelas Teppy, dirinya akan fokus pada 8 area, diantaranya Area Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan BMD, dan Tata Kelola Desa.

"Kita akan berupaya membenahinya, dan insyaallah, dengan upaya yang memang sudah dilakukan jauh sebelum saya hadir disini, indeks MCP kita dapat mencapai target," Tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono