Airlangga Sebut Penyaluran Bansos Jelang Pemilu 2024 karena El Nino

JAKARTA, iNewsKarawang.id- Alasan pemerintah penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024 untuk melindungi masyarakat miskin akibat dari dampak El Nino dan gangguan rantai pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan di depan para hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat, (5/4/2024).

Baca Juga

Begini Tanggapan Melchias Marcus Mekeng Soal Isu Munaslub Golkar

Menurut Airlangga, guna melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasokan global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai.

"Penyaluran bansos tersebut, sudah sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dam peraturan presiden (perpres) nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas),"papar Airlangga.

Ia menjelaskan, pada tahun 2023 pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras menyasar kepada 21,3 juta KPM (keluarga penerima manfaat) penerima PKH (program pemberian bantuan tunai bersyarat) berdasarkan dtks (data terpadu kesejahteraan sosial) dengan realisasi anggaran Rp18,1 triliun.

Baca Juga

Jelang Pemilu 2024 Projo Semakin Menguning, Ini Kelakar Airlangga Hartarto 

Setelah itu, lanjut Airlangga BLT el nino dengan Rp200 ribu per bulan dengan 18,8 juta KPM. "Dan ini realisasi Rp7,5b triliun yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos)," ucap Airlangga.

Selanjutnya, di tahun 2024 dilaksanakan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram yang menyasar pada 22 juta KPM dengan data DTKS yang mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya Rp17,4 triliun. Selain itu, juga Manfaat Layanan Tambahan (MLT) mitigasi resiko pangan KPM 18,8 juta dengan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan.

"oleh karena itu, pemerintah mencermati tahun 2023 2024 resiko el nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan dapat menggangu kehidupan masyarakat miskin maupun rentan," ujar Airlangga.

Baca Juga

RI Butuh 9 Juta Talenta Digital untuk Jadi Negara Maju

"Penetapan pelaksanaan program perlinsos (klaster perlindungan sosial) dilakukan secara transparan akuntabel dengan mekanisme APBN yg pembahasan telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya," pungkasnya.

Editor : Boby